Oleh: Ambara Purusottama

Prasetiya Mulya School of Business and Economics

Upaya menggenjot pasokan listrik yang digadang-gadang pemerintah melalui mega proyek 35.000 MW ternyata tidak semulus yang diharapkan. Situasi ini ditandai dengan mengemukanya berbagai permasalahan yang muncul ke permukaan. Kekisruhan dan saling tuding antar lembaga pemerintah pun tidak terhindarkan. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai institusi yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan proyek ini ditengarai sebagai biang keroknya. Dampaknya, mega proyek ini pun terancam molor.   

Pemerintah berusaha keras mengejar pasokan listrik yang selama ini terabaikan.Upaya ini tidak lain untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, merata dan berdaya tahan. Karenanya, sudah seharusnya pemerintah mempersiapkan infrastruktur secara merata tidak terkecuali penyediaan listrik. Fakta menyebutkan selama ini pasokan listrik hanya difokuskan dibeberapa tempat saja terutama diperkotaan. Tidak hanya itu, pasokan listrik lebih diutamakan untuk kawasan tertentu saja.

                Data menunjukkan rasio elektrifikasi Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Saat ini rasio elektrifikasi Indonesia masih berkisar 84%. Suka tidak suka fakta ini menunjukkan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti ASEAN. Data menyebutkan rasio elektrifikasi di Singapura bahkan sudah mencapai 100%, Brunei Darussalam 99,7%, Thailand 99,3%, Vietnam 98%, dan Malaysia 93%. Selain itu pemerataan pasokan listrik di negeri ini juga tidak luput dari masalah. Ketimpangan listrik terlihat pasokan antara wilayah sangat terasa antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.

                Wajar saja perkembangan mega proyek ini berjalan tertatih-tatih. Dari total 35.000 MW yang diharapkan pemerintah baru sekitar 100 MW saja yang baru terealisasi. Artinya kurang dari 1% dari total proyek yang ada. Padahal target waktu mega proyek ini diharapkan selesai seluruhnya pada tahun 2019. Banyak pihak yang menyesalkan bottleneck yang terjadi. Hal ini tentunya akan mengancam keberlangsungan program pemerintah lainnya. Listrik menjadi sumber daya utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

                Situasi yang perlu dicermati adalah beberapa permasalahan mendasar yang mengemuka dan tindakan saling tuding. Salah satunya adalah tudingan pembatalan secara sepihak oleh PLN terhadap lelang pembangkit listrik berdaya 2.000 MW yang dianggap tidak memiliki alasan yang kuat. Selain itu, PLN juga dianggap memperkeruh suasana dengan menunda penyampaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada Kementerian ESDM. Terakhir, lagi-lagi adanya tudingan terhadap PLN terkait tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam konteks bauran energi.

                Tekad pemerintah untuk menggenjot elektrifikasi nasional terancam gagal total. Untuk merealisasikan program ini tidak cukup sebatas tekad saja namun diperlukan koordinasi yang baik dari setiap pihak yang berkepentingan. Sikap saling tuduh justru akan memperburuk situasi. Karenanya ketegasan presiden akan menjadi kunci terkait keberlangsungan mega proyek ini. Selanjutnya, kolaborasi dari beberapa kementerian diharapkan dapat diperbaiki. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri karena adanya kesan ketidak percayaan antar lembaga negara.