BPJS Perlu Pertimbangkan Kekuatan Fiskal - Sampai 50 Tahun Ke Depan

NERACA

Jakarta – Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan test case bagi ABPN. Karena bukan tidak mungkin dalam jangka 50 tahun ke depan itu menjadi beban fiskal. "BPJS ini test case untuk Indonesia. Apakah BPJS ini memberikan beban fiskal ke depan,” kata ekonom UGM, Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,9/11.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini mengungkapkan krisis Eropa, salah satunya dampak dari pengelolaan anggaran APBN yang kurang bagus. Apalagi pengelolaan ekonomi negara-negara Uni Eropa tidak kompak. Masalahnya, penghematan anggaran perlu dilakukan mengingat besarnya beban bantuan sosial di negara tersebut yang telah dilakukan sejak 50 tahun lalu. “Hal inilah yang perlu dipelajari Indonesia yang baru akan memiliki BPJS. Seperti Eropa yang melakukan bantuan sosial pada 50 tahun lalu, dampak fiskalnya sekarang apalagi mereka sangat enggan menarik pajak yang besar," tambahnya

Lebih jauh kata Anggito, perencanaan fiskal perlu diperhatikan untuk jangka panjang. Karena salah mengurusnya bisa berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara puluhan tahun mendatang. "Fiskal itu harus direncanakan untuk jangka panjang dan melihat kesehatan fiskal adalah jangkar dari perekonomian, kalau tidak sehat, perekonomian akan rawan krisis, kesehatan fiskal itu ada ukurannya, di Eropa itu defisit 3 persen dan rasio utang 60%. Tapi banyak yang tidak disiplin," ungkapnya

Untuk itu, dalam perencanaan pembentukan BPJS di Indonesia, Anggito menyatakan perlunya pengaturan beban anggaran hingga 50 mendatanga. "Berapa fiskal cost-nya untuk 30 tahun, 50 tahun, kalau tidak, tidak akan terkontrol, itu yang lebih pentig, beban fiskalnya, bukan saja masalah transformasi," pungkasnya.

Padahal kekuatan Uni Eropa itu besar, namun kata Sekum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ini, sayangnya UE tidak kompak dalam menerapkan kebijakan fiscal. “Uni Eropa itu kan ada 17 negara, memang perlu diakui UE itu tidak kompak dalam mengurusi fiskal karena kan memang fiskal itu masing-masing negara. Jadwal pemilunya pun berbeda-beda. Markel bilang sudah 2 kali pemilu makanya tindakannya lebih jelas, Sarchozy tidak mau pakai dana APBN," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Anggito lagim, yang diperlukan Yunani dalam mengatasi masalah utangnya untuk jangka pendek adalah melakukan reformasi penghematan anggaran terutama bidang kesehatan dan pensiun. Hal ini sulit dilakukan secara politis mengingat persetujuan anggaran juga dilakukan bersama dewan legsilatif di negara tersebut. "Yunani perlu melakukan reformasi penghematan anggaran yang dilakukan bersama DPRnya, seperti anggaran kesehatan, pensiun, ini yang secara politis sangat sulit," ujarnya.

Sebelumnya, peneliti Center for Health Economics and Policy Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan biaya sosialisasi dan sinkronisasi aturan yang tidak kecil. Bahkan biaya sosialisasi dan sinkronisasi aturan itu mencapai sekitar Rp1 triliun sampai Rp2 triliun. “Sediakan dana Rp1 hingga Rp2 triliun untuk kesiapan, sosialisasi, dan sinkronisasi peraturan teknis," ucapnya

Menurut Hasbullah Thabrany, untuk mempercepat persiapan beroperasinya BPJS I, maka dapat dilakukan dengan dengan persiapan cakupan, memperluas penerima bantuan iuran, penduduk miskin, tidak mampu dan penduduk di sektor informal dengan besaran minimum RP 20 ribu per orang per bulan.

Hasbullah menambahkan dana APBN dan APBD cukup memadai untuk digunakan, hanya saja saat ini belum ada political will dari pemerintah. "Pemda membayar sebagian iuran, sharing dengan pemerintah pusat, agar rakyatnya segera terjamin," jelasnya lagi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pengajuan Insentif Fiskal Sektor Industri Disebut Meningkat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mencatat pengajuan insentif fiskal berupa "tax holiday" sektor industri meningkat pada 2018, di mana terdapat…

BPJS-TK Sumbagsel Fokus Garap Pekerja Informal

BPJS-TK Sumbagsel Fokus Garap Pekerja Informal NERACA Palembang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)…

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara NERACA Jakarta - Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…