Syarifuddin : Putusan Pengadilan Harus Cerminkan Keadilan

Syarifuddin : Putusan Pengadilan Harus Cerminkan Keadilan

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Syarifuddin berjanji akan terus melakukan perbaikan secara teknis yudisial maupun administrasi agar putusan pengadilan dapat mencerminkan keadilan.

"Tentu baik dari segi administrasi maupun segi teknis (yudisial), kedua-duanya harus baik. Tekhnis, putusannya harus mencerminkan keadilan dan administrasi juga harus transparan dan akuntabel," kata Syarifuddin usai ucapkan sumpah jabatan sebagai wakil ketua MA di Istana Negara Jakarta, Selasa (3/5).

Syarifuddin mengatakan MA telah melakukan pembahuruan berbagai bidang, termasuk melakukan keterbukaan informasi dengan berbasis teknologi."Sekarang tidak ada pengadilan yang tidak punya web. Semua punya web, semua punya aplikasi," ujar dia.

Syarifuddin mengatakan putusan yang dibacakan langsung disiarkan di web sehingga masyarakat bisa langsung mengetahuinya. Dari sudut putusan, kata Syarifuddin, sudah banyak yang mencerminkan dan memenuhi keadilan masyarakat.

"Memang kami akui masih ada kekurangan sana-sini, seperti antara lain kejadian kasus-kasus adanya oknum yang tertangkap," kata dia.

Mantan Ketua Muda Pengawasan ini mengatakan MA sudah bersikap tegas bagi hakim atau pegawainya yang melakukan pelanggaran."Kalau ada yang tertangkap diberhentikan. Badan Pengawasan terbuka betul, setiap 3 bulan merilis hakim, nonhakim yang dijatuhi hukuman. Itu dalam rangka mensiplinkan," jelas Syarifuddin.

Syarifuddin mengucapkan sumpah jabatan mengantikan Wakil Ketua MA M Saleh yang pensiun. Mantan Ketua Muda Pengawasan MA terpilih menjadi wakil ketua MA setelah mengalahkan hakim agung Andi Samsan Nganro yang mendapat 18 suara dari 46 hakim agung yang mengikuti pemilihan pada 14 April 2016.

Dalam pemilihan tersebut, Syarifuddin menang pada pemungutan suara diputaran kedua, karena pada putaran pertama tidak mencapai 50 persen. Pada putaran pertama, Syarifuddin memperoleh 19 suara, kemudian diikuti Andi Samsan Nganto 13 suara, lalu Suhadi 7 suara, Sultono 4 suara, Abdul Manan 1 suara dan Suwardi 1 suara. Dengan total 45 suara dari 46 hakim agung yang hadir, karena satu suara dinyatakan tidak sah.

Upacara pengucapan sumpah di depan Presiden Joko Widodo ini dihadiri pimpinan lembaga negara, diantaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MA Hatta Ali, Ketua DPD Irman Gusman. Sedangkan dari jajaran menteri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Gatot Nurmantyo. 

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan Presiden Joko Widodo akan menyaksikan pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial HM Syarifuddin di Istana Negara Jakarta. Wakil Ketua MA Syarifuddin akan mengucapkan sumpah di depan Presiden pada pukul 10.00 WIB.

Dia pun menilai Hakim Agung Syarifuddin layak menggantikan Wakil Ketua MA M Saleh yang akan pensiun karena memiliki pengalaman sebagai hakim dan memimpin di pengadilan lingkungan MA.

"Beliau (Syarifuddin) layak menduduki sebagai Wakil Ketua MA bidang Yudisial karena berpengalaman sebagai hakim dan juga memiliki pengalaman memimpin pengadilan negeri hingga sebagai Ketua Kamar Pengawasan," kata Ridwan.

Ridwan juga menilai Syarifuddin juga dipercaya oleh sebagian besar hakim agung untuk menduduki jabatan wakil ketua MA setelah didukung sebagian besar hakim agung dalam pemilihan internal pada 14 April 2016.."Pak Syarifuddin menang cukup telak, itu artinya dipercaya untuk menduduki jabatan tersebut," ujar dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…