Oleh: I Nurdin, Mahasiswa Pascasarjana STIMA IMMI Jakarta

Suara menuntut kemerdekaan Papua dari segelintir orang masih sering kali terdengar, meskipun suara-suara tersebut seolah-olah gerakan kecil yang tidak berarti. Melalui organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), segelintir orang yang tidak pernah merasa puas dengan kinerja pemerintah, terus meneriakkan kemerdekaan Papua. Lantas, Papua sesungguhnya untuk siapa?

Pada masa penjajahan Belanda, Papua merupakan bagian dari Dutch East Indies, yang merupakan cikal bakal negara Indonesia. Sebelum penjajahan Belanda, Nusantara terdiri dari kerajaan-kerajaan, sehingga Belanda memainkan peran menunggangi konflik antar suku yang sudah ada. Karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, akhirnya Dutch East Indies menyatukan visi sebagai satu negara. Pada 1969, dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dengan hasil Papua yang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tidore, bergabung dengan Indonesia.

Serius Bangun Papua

Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah guna memajukan Papua. Akan tetapi, bagi segelintir orang yang merasa tidak mendapatkan “bagian” apapun, merasa tertipu, terpaksa, dan tertekan di bawah pemerintahan Indonesia. Papua telah diberikan hak istimewa dengan pemberlakuan Otonomi Khusus pada 2001, yang memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan sendiri arah pembangunan di Papua dalam koridor peraturan yang berlaku. Otonomi Khusus merupakan kesempatan besar yang seharusnya dimanfaatkan oleh Pemda Papua, baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot, untuk memajukan Papua. Meskipun demikian, Otonomi Khusus selalu menjadi kambing hitam atas ketidakberhasilan pembangunan di Papua.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintahan Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Joko Widodo, selalu memerhatikan Papua. Berbagai program pemerintah langsung menyentuh rakyat, khususnya terkait program pembangunan dari pinggir. Semua perbaikan di Papua diwujudkan secara bertahap, tidak terjadi dalam semalam. Selama ini Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana Otonomi Khusus yang tak sedikit untuk membangun Papua, lebih dari Rp50 triliun, menunjukkan keseriusan Indonesia membangun Papua.

Bersifat Kesukuan dan Sempit

Tuntutan kemerdekaan Papua yang diwakili oleh ULMWP lebih bersifat kesukuan dan sempit karena tidak menyadari bahwa Papua tidak mungkin maju tanpa adanya dukungan dari pendatang suku lain yang mau bersama-sama membangun Papua. Artinya, visi gerakan kemerdekaan Papua dilandasi oleh sentimen anti Indonesia. ULMWP sebagai sebuah organisasi, harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia, tidak ada negara dalam suatu negara yang berdaulat.

Ada beberapa pertanyaan yang perlu difikirkan oleh ULMWP. Jika Papua memeroleh kemerdekaan, maka pihak mana yang akan diuntungkan? Apakah semua tokoh pergerakan ULMWP akan mendapatkan posisi di pemerintahan Papua? Apa yang akan didapatkan oleh masyarakat Papua? Apa tidak akan terjadi perebutan kekuasaan di internal masyarakat Papua sendiri? Masyarakat Papua juga perlu menyadari bahwa perjuangan yang dilakukan oleh ULMWP hanya untuk kepentingan segelintir orang, sesama masyarakat Papua terjadi sikap saling curiga.

Di sisi lain, Indonesia masih terus bekerja keras menghadapi globalisasi, seandainya Papua memerdekakan diri, akan sulit sekali bagi Papua untuk menghadapi persaingan global. Berdasarkan kondiri tersebut, kemerdekaan Papua bukan jaminan bahwa Papua akan berkembang lebih baik daripada sekarang, dan tidak ada jaminan bahwa pemimpin yang akan berkuasa akan mempunyai visi mensejahterakan masyarakat Papua. Selama Otonomi Khusus berlaku di Papua, sejauh mana pemimpin yang berkuasa mampu mensejahterakan masyarakat Papua, masyarakat mana yang telah memeroleh manfaat pemberlakuan Otonomi Khusus. Dana yang seharusnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua, tidak jelas peruntukannya.

Audit Dana Otonomi Khusus

Pembangunan di Papua tidak sebanding dengan besarnya penggelentoran dana Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat. Dana Otonomi Khusus yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tidak tepat sasaran. Banyak pejabat di Papua yang beralasan bahwa dana yang diterima terlalu kecil. Perlu adanya audit agar diketahui bagaimana penggunaan dana tersebut, apakah langsung menyentuh masyarakat atau justru menjadi ladang korupsi pejabat di Papua.

Tidak tepatnya sasaran penggunaan dana Otonomi Khusus ini, menjadi bagian dari skenario kelompok yang ingin memerdekakan diri bahwa pemerintah pusat tidak adil terhadap Papua. Isu ketidakadilan hanya dialamatkan kepada pemerintah pusat tetapi lupa untuk mengintrospeksi pejabat di daerah yang mayoritas diduduki oleh putra daerah/orang asli Papua. Oleh karena itu, audit perlu dilakukan agar pengelolaan dana Otonomi Khusus dapat dikelola dengan baik, masyarakat Papua bisa merasakan hidup yang lebih baik, seperti yang dirasakan oleh masyarakat lain di luar Papua.