NERACA

Jakarta - PT Taspen (Persero) bersama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sepakat memperpanjang tenor fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) kepada PNS yang mendekati masa pensiun yang menjadi peserta Taspen. "Selama ini maksimum pemberian KPR dibatasi sampai dengan batas usia PNS 60 tahun. Mulai saat ini diperpanjang bisa menjadi sampai usia 65 tahun," kata Direktur Utama BTN, Maryono, usai penandatangan nota kesepahaman (MoU) pemberian KPR dan kredit lainnya bagi PNS dan Pensiunan, di Jakarta, Senin (2/5).

Menurut Maryono, ruang lingkup kerja sama meliputi pemeliharaan data debitur yang dilakukan Taspen untuk memastikan bahwa debitur yang memperoleh kredit BTN, pembayaran pensiunannya dilakukan melalui kantor layanan BTN sampai dengan kredit lunas.

Ia menjelaskan, kerja sama BTN dengan Taspen dalam menyediakan fasilitas KPR sudah berlangsung sejak tahun 2014, di mana saat ini peserta Taspen mendapat KPR mencapai sekitar 6.000 nasabah. "Dengan plafon KPR tergantung kepada pendapatan PNS, sinergi ini diperkirakan dapat menjaring lebih banyak lagi jumlah peserta Taspen yang mendapat fasilitas kredit," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini peserta aktif Taspen mencapai 4,4 juta orang dan peserta pensiun 2,4 juta orang. "Jika sebanyak 50 persen saja dari peserta Taspen menjadi nasabah Bank BTN, maka akan menjadi potensi bagus bagi BTN," ujar Maryono.

Sementara itu, Dirut Taspen Iqbal Latanro mengatakan selama ini pensiunan PNS terutama menjelang pensiun, cenderung kesulitan untuk mendapatkan kredit KPR. "Lewat manfaat pensiun dari Taspen, peserta Taspen bisa mengajukan KPR yang pelunasannya berasal dari pendapatan rutin abdi negara yang telah pensiun tersebut," tutur Iqbal.

Dengan kerja sama ini PNS yang mendekati pensiun paling tidak bisa menghitung kebutuhan akan rumah yang dapat difasilitasi BTN walaupun PNS tersebut masuk masa pensiun. "Tahun ini sekitar 6.000 pensiunan sudah dilayani BTN. Dengan peningkatan layanan dan ditambah penambahan usia memperoleh KPR ditargetkan ada penambahan sekitar 15 persen yang menjadi nasabah BTN," ucapnya.

Dengan sinergi ini, para PNS yang mendekati masa pensiun dan belum punya dapat memiliki rumah melalui BTN. "Dari kerja sama ini, Taspen mendapatkan 'fee base income' sekitar Rp15.000 per nasabah per tahun," kata Iqbal.

Iqbal Latanro mengaku pihaknya akan fokus meningkatkan pendapatan berbasis biaya (fee based income) dan aktif investasi langsung. Sebab, selama ini deposito dan surat utang negara menguasai investasi perseroan. "Kami enggak bisa lagi berharap pada deposito dan terpaksa diturunkan karena suku bunga terus turun. Kita harus cari infrastruktur, pembiayaan lain, dan fee based income," ujar Iqbal.

Adapun porsi deposito serta surat utang negara (SUN) mencapai 83%. Namun, ia enggan mengungkapkan pengurangan porsinya juga porsentase peningkatan fee based income perseroan serta alokasi investasi langsung. Kendati demikian, perseroan berencana membenamkan investasi pada tiga perusahaan jalan tol dan 2 non tol.

Taspen sedang mengincar kepemilikan saham dari anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Saat ini, Taspen tengah dalam proses due diligence. Pada tahun ini, Taspen mengelola 4,4 juta peserta aktif dan 2,4 juta pensiun yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun total aset pada tahun ini ditargetkan Rp192 triliun, meningkat dari posisi tahun sebelumnya Rp172 triliun.