NERACA

Jakarta--Kalangan DPR meminta Badan Kehormatan DPR patuh mekanisme dan tak mempublikasikan pengaduan masyarakat yang belum terbukti terkait ada anggota DPR yang melanggar etika. Alasanya sangat rentan dipolitisasi. “Jangan baru pengaduan langsung dipublikasikan. Dikhawatirka pengaduan itu hanya fitnah belaka. Jadi kasihan kan anggota itu,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Jafar Hafsah kepada wartawan di Jakarta,8/11

Menurut Jafar, masalahnya hal ini juga terkait dengan citra lembaga DPR dan bisa merugikan semuanya. “Ini kan lembaga DPR bisa rusak citranya jika pengaduan itu berupa fitnah. Saya rasa BK juga memiliki kewajiban untuk menjaga citra DPR secara kelembagaan,” terangnya

Lebih jauh Jafar mencontohkan kasus yang menimpa kader PD yang juga Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron yang diisukan perselingkuhan. Pelapor berinisial Z pun sudah mencabut laporannya, sehingga hal itu pun telah selesai.”Laporan sudah dicabut di BK dan itu jelas. Kalau sudah dicabut yah sebaiknya dijelaskan sudah dicabut,” tegasnya.

Partai maupun Fraksinya sendiri sudah menganggap hal ini selesai, sehingga tidak perlu ada yang ditindaklanjuti lagi secara internal. “Jika BK sudah tidak lagi melanjutkan maka sudah selesai juga masalah tersebut. Kami di internal FPD sendiri sudah melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan dan yang bersangkutan menjamin bahwa hal itu 100 persen tidak benar dan hanya fitnah belaka,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPR bidang Kesra, Taufik Kurniawan menyampaikan erkait tudingan terhadap Herman Khaeron, dirinya belum mendapatkan informasi yang jelas. “Informasi yang kita terima setahu saya baru dari media saja. Secepat mungkin kita akan klarifikasi,” ujar Taufik. **cahyo