BK DPR Diminta Jangan Umbar Pengaduan

NERACA

Jakarta--Kalangan DPR meminta Badan Kehormatan DPR patuh mekanisme dan tak mempublikasikan pengaduan masyarakat yang belum terbukti terkait ada anggota DPR yang melanggar etika. Alasanya sangat rentan dipolitisasi. “Jangan baru pengaduan langsung dipublikasikan. Dikhawatirka pengaduan itu hanya fitnah belaka. Jadi kasihan kan anggota itu,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Jafar Hafsah kepada wartawan di Jakarta,8/11

Menurut Jafar, masalahnya hal ini juga terkait dengan citra lembaga DPR dan bisa merugikan semuanya. “Ini kan lembaga DPR bisa rusak citranya jika pengaduan itu berupa fitnah. Saya rasa BK juga memiliki kewajiban untuk menjaga citra DPR secara kelembagaan,” terangnya

Lebih jauh Jafar mencontohkan kasus yang menimpa kader PD yang juga Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron yang diisukan perselingkuhan. Pelapor berinisial Z pun sudah mencabut laporannya, sehingga hal itu pun telah selesai.”Laporan sudah dicabut di BK dan itu jelas. Kalau sudah dicabut yah sebaiknya dijelaskan sudah dicabut,” tegasnya.

Partai maupun Fraksinya sendiri sudah menganggap hal ini selesai, sehingga tidak perlu ada yang ditindaklanjuti lagi secara internal. “Jika BK sudah tidak lagi melanjutkan maka sudah selesai juga masalah tersebut. Kami di internal FPD sendiri sudah melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan dan yang bersangkutan menjamin bahwa hal itu 100 persen tidak benar dan hanya fitnah belaka,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPR bidang Kesra, Taufik Kurniawan menyampaikan erkait tudingan terhadap Herman Khaeron, dirinya belum mendapatkan informasi yang jelas. “Informasi yang kita terima setahu saya baru dari media saja. Secepat mungkin kita akan klarifikasi,” ujar Taufik. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pengusaha Diminta Gali Potensi Komoditas Pertanian Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) meminta para eksportir bisa menggali potensi berbagai komoditas pertanian yang…

KPK Diminta Pantau KLHK Selidiki Pertambangan Bauksit

KPK Diminta Pantau KLHK Selidiki Pertambangan Bauksit   NERACA Tanjungpinang - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kelompok Diskusi Anti 86 minta Komisi…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bank Dunia Proyeksikan Perlambatan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik

      NERACA   Jakarta - Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia…

Pelabuhan Sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Nasional

    NERACA   Jakarta - Sebagai Negara kepulauan, Indonesia menyimpan potensi besar terlebih letaknya yang strategis karena berada di…

Kinerja Penerimaan Pajak Triwulan I Dalam Batas Wajar

  NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kinerja penerimaan pajak dalam…