NERACA

Jakarta – Dalam rangka membangun kemandirian kelompok masyarakat di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap usaha kelompok perikanan agar meningkat kapasitas produksinya sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

Untuk itu, BPSDMP KP menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pendampingan bagi penyuluh perikanan dalam rangka peningkatan produksi kelompok di Kalimantan, 27-29 April 2016, di Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk yang ke dua kalinya di tahun 2016, setelah pelaksanaan kegiatan serupa di Batam, 6-8 April lalu. Kegiatan kali ini diikuti oleh 45 orang Penyuluh perikanan dari 42 Kabupaten/Kota pada 5 Provinsi di Kalimantan, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi.

Berdasarkan dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, target produksi sektor kelautan dan perikanan pada 2019 sekitar 40–50 juta ton. Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, data sementara capaian produksi perikanan budidaya pada 2015 sebesar 17,6 juta ton. Capaian produksi ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2016 dengan target mencapai 19,4 juta ton.

Pada 2016, target pendampingan peningkatan produksi terhadap kelompok perikanan dilakukan kepada 2.250 kelompok perikanan terdiri dari Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolah dan Pemasar, dan Kelompok Usaha Garam Rakyat. Berdasarkan Petunjuk Teknis Menuju Kelompok Mandiri, maka kriteria kelompok madya dicirikan dengan meningkatnya per tahun rata-rata produksi kelompok sebesar 5-10 persen, sementara bagi kelompok utama dicirikan dengan meningkatnya rata-rata produksi kelompok per tahun minimal 10 persen.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan mengamanahkan, kelompok perikanan ditumbuhkan dengan tujuan sebagai wadah proses belajar, wahana kerja sama, penyedia sarana dan prasarana perikanan, unit produksi perikanan, unit pengolahan dan pemasaran, unit jasa penunjang, organisasi kegiatan bersama dan kesatuan swadaya/swadana. Penyuluh Perikanan secara berkelanjutan mendampingi kelompok tersebut untuk menjadi kelompok yang mandiri. Kemandirian kelompok merupakan indikator kinerja dari BPSDMP KP, sementara salah satu indikator kemandirian kelompok adalah meningkatnya rata-rata produksi kelompok.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pusluhdaya KP) Hera Rusida mengatakan, ekspektasi tinggi KKP terhadap penyuluhan perikanan sebagai garda terdepan dan leading sector dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan, mengarahkan kepada standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja kelompok pelaku utama dengan variabel memanfaatkan, mengolah, dan mengelola optimalisasi potensi sumberdaya untuk kesejahteraan dan kemandirian anggota kelompok pelaku utama tersebut.

“Kelompok mandiri yang dinilai harus memenuhi kriteria kelompok mandiri sesuai Petunjuk Teknis Menuju Kelompok Mandiri yang terdiri dari tiga aspek, terdiri dari aspek teknis dan manajemen, aspek keuangan, dan aspek sosial-ekonomi. Pada 2016, targetnya sebanyak 6.400 kelompok perikanan mandiri dari 60.000 kelompok perikanan yang disuluh,” ungkapnya saat menutup kegiatan, Jumat (29/4), mewakili  Kepala Pusluhdaya KP Endang Suhaedy.

Ia mengatakan, strategi pemberdayaan kelompok perikanan dalam rangka meningkatkan produksi kelompok perikanan dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Menurutnya, kemandirian kelompok pada akhirnya mampu meningkatkan kompetitif dan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini tentunya tidak lepas dari pendampingan dan pemberdayaan yang berisikan nilai-nilai filosofis, strategi dan gagasan masa depan penyuluhan perikanan sebagai tonggak keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha perikanan ini lah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dijelaskan Hera, kelompok mandiri (madya dan utama) dan Gabungan Kelompok Perikanan yang sudah berkembang usahanya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para anggotanya melalui koperasi perikanan. Selanjutnya, koperasi perikanan dapat menjadi kelembagaan ekonomi bagi para pelaku utama dan usaha perikanan mandiri yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.