NERACA

Jakarta – Pemerintah mengakui hanya mampu menyediakan sekitar Rp170 triliun untuk anggaran anggaran infrastruktur pada 2012. Nilai belanja untuk infrastruktur di bawah anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri. Padahal alokasi anggaran belanja APBN 2012 mencapai Rp 1.435 triliun. "Pemerintah sudah menganggarkan untuk tahun 2012 itu sebesar Rp 170 triliun dalam bentuk belanja modal dan tidak semuanya sih buat infrastruktur tapi sebagian besar untuk infrastruktur," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan  (BKF Kemenkeu), Bambang PS Brodjonegoro kepada wartawan di Jakarta,7/11

Diakui Bambang, sebenarnya pemerintah berkeinginan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Namun, kata mantan Dekan FEUI ini, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan dana yang besar. "Karena itu Yang terpenting sekarang bagaimana pemerintah mengajak swasta ikut membangun infrastruktur," terangnya

Menurut Bambang, sampai akhir 2011, pemerintah tetap memprediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% ditopang oleh gelontoran belanja anggaran kementerian dan lembaga yang baru mencair deras di akhir tahun. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh ekspor dan konsumsi masyarakat yang tinggi.

Terkait soal impor, Bambang menyangkal impor Indonesia didominasi oleh barang konsumsi. "Impor terbanyak barang modal dan bahan baku jadi sebenarnya cocok untuk pengembangan industri kita sendiri dalam mendorong ekonomi," tegasnya

Berdasarkan data  Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III-2011 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5% dibanding triwulan III-2010 atau 3,5% dibanding triwulan II-2011. Pulau Jawa masih menjadi motor kegiatan perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia di triwulan III-2011 mencapai 57,7%.

Seperti diketahui nilai PDB Indonesia di triwulan III-2011 adalah Rp 1.923,6 triliun.

Setelah Jawa, PDB Indonesia di triwulan III-2011 disumbangkan oleh kegiatan ekonomi di Pulau Sumatera 23,6%, lalu Pulau Kalimantan 9,5%, Pulau Sulawesi 4,6%, dan pulau-pulau lainnya 4,6%. Di Pulau Jawa, provinsi-provinsi yang memberikan sumbangan terbesar adalah DKI Jakarta (16,2%), Jawa Timur (14,8%), Jawa Barat (14,3%), dan Jawa Tengah (8,3%).

Sedangkan di Pulau Sumatera tiga provinsi penyumbang PDB terbesar adalah Riau (6,6%), Sumatera Utara (5,4%), dan Sumatera Selatan (3,1%). Lalu provinsi penyumbang PDB terbesar di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Timur sebesar 6,3%, sedangkan provinsi penyumbang terbesar di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Selatan sebesar 2,3%.

Dalam APBN 2012 nilai yang mencapai Rp 1.435 triliun, naik 8,6% dari APBN-P 2011 yang Rp 1.320,8 triliun. Belanja ini antara lain terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 964,997 triliun, transfer ke daerah Rp 470,4 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri antara lain dari belanja pegawai Rp 215,72 triliun, belanja barang Rp 142,24 triliun, belanja modal Rp 168,26 triliun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dengan membiarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tergerus dan akan tetap menjaga pada angka 6,7 persen sesuai di asumsi makro APBN 2012. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi pengamat Indonesia bergerak 6,3%.  hingga 6,4%. Pertanyaannya apakah kita akan biarkan? Atau harus tetap 6,7 persen sesuai APBN 2012," katanya. **teguh/cahyo