Pemda NTB Siap Beli Saham Newmont

NERACA

Jakarta--- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan sangat siap untuk membeli sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) yang tinggal 7%. Apalagi Pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Menteri ESDM agar segera menyurati pemerintah provinsi NTB untuk mempersiapkan pembelian saham 7% seuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Penegasan tersebut dikemukakan Gubernur ANTB, TGH M Zainul Majdi saat dihubungi wartawan, Selasa (1/11), menyusul keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada pelanggaran dalam pembelian sisa saham itu dengan menggunakan dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan juga surat yang dikirim Wakil Ketua DPR bidang Kesra Pramono Anung dan juga surat Wakil Ketua DPR bidang anggaran Anis Matta kepada Menteri ESDM dan juga Menkeu agar daerah mempersiapkan diri untuk membeli sisa divestasi saham tersebut.

Dalam surat Pramono Anung tanggal 28 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan juga mneteri ESDM dijelaskan soal hasil audit BPK dan juga penjabaran keputusan rapat Komisi VII DPR bidang energi 1 januari 2011 dan Keputusan RapatGabungan Komisi VII dan XI DPR yang sampai saat ini tidak berubah yakni menyerahkan pada Daerah (NTB) untuk membeli sisa divestasi saham.

Zainul Majdi lebih lanjut mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan langkah-langkah yang terbuka dan transparan, mislanya dalam bentuk beauty contest terhadap mitra-mitra daerah yang berminat. “Kita sedang mempersiapkan proses beauty contes bagi mitra daerah yang mau bekerjasama,”tambahnya.

Oleh karena itu, kata Zainul Majdi, persiapan ini juga sambil menunggu surat arahan untuk itu dari Menteri ESDM sebagaimana disarankan pimpinan DPR. “Kita tentukan prasyarat pada pihak yang ingin bermitra dengan daerah dengan skema 75 : 25 yakni 75% mitra dan 25% daerah. Skema ini sama dengan mitra sebelumnya yaitu PT Multi Daerah Bersaing, (Bakrie Group). Kalau persentase daerah lebih tinggi lagi, kami senang,” ungkap Zainul Majdi.

Jangan Buat Preseden Buruk

Menurut Gubernur Zainul Majdi, keluarnya hasil audit BPK yang kemudian disampaikanke DPR 21 Oktober lalu melegakan. Pasalnya, perjuangan untuk membeli sisa divestasi saham Newmont ini mendapatkan legitimasi yang makin kuat. “BPK itu supreme auditor. Apa yang diputuskan harus menjadi pedoman dan bukan diabaikan, baik oleh Menkeu maupun pihak terkait. Jika tidak dilaksanakan menjadi preseden buruk dalam kehidupan bernegara saat ini,” tegasnya.

Sebaliknya, pembelian sisa saham oleh pemerintah Pusat melalui PIP yang dinilai melanggar aturan perundangan dan harus mendapat persetujuan DPR, sebagaimana ditekankan juga dalam surat Wakil ketua DPR Anis Matta, harus ditaati oleh semua intitusi yang terkait, baik PIP, Kemenkeu, Kemneterian ESDM dan sebagainya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Dukung Penyebaran Saham - Berlina Berikan 12 Juta Saham Ke Karyawan

NERACA Jakarta – Dukung pertumbuhan investor di pasar modal, PT Berlina Tbk (BRNA) berencana menerbitkan hak opsi grant 2 dalam…

Alat Mekanis Multiguna Pedesaan - AMMDes Pacu Produktivitas dan Siap Rambah Pasar Ekspor 49 Negara

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

Rencanakan Buyback Saham - CIMB Niaga Siapkan Dana Rp 25 Miliar

NERACA Jakarta – Agenda rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), selain memutuskan pembagian dividen…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…