Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerapkan terobosan baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yakni dengan memanfaatkan Youtube dan Google, bahkan hingga layanan Go-Jek, untuk mempromosikan cara penyampaian surat pemberitahuan pajak secara daring (e-filing). "Ada anggaran khusus untuk menggunakan terobosan itu," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugisteadi di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta.

Ken menargetkan penggunaan "e-filing" tahun 2016 dapat mencapai 100 persen dari total wajib pajak (WP) yang harus melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak sebanyak 18.159.840 WP.

Menurut Ken, dengan "e-filing", seharusnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kewajiban pajak meningkat. Masyarakat, kata dia, sudah diberikan fleksibilitas untuk dapat melaporkan SPT hanya dengan menggunakan gawainya.

Maka dari itu, Ken juga merencanakan untuk bekerja sama dengan beberapa pusat penyedia jasa telepon seluler, untuk membuat layanan "e-filing" semakin optimal.

Hingga awal Maret ini, kata Ken, dari WP Badan, baru 60 persen dari total 1.184.816 WP Badan yang menggunakan "e-filing". Sedangkan dari WP Pribadi, Ditjen Pajak masih mengestimasi berapa yang sudah menggunakan "e-Filing" dari total WP sebanyak 16.975.024.

Ken juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar seluruh pegawai lembaga negara dapat menggunakan "e-Filing". "Kami juga dorong untuk WP pribadi. Kami juga akan masuk ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujarnya.

Adapun jumlah WP terdaftar hingga saat ini mencapai 30,04 juta dengan jumlah WP wajib SPT sebesar 18,16 juta WP. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.360 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, atau naik 30 persen dari realisasi APBNP 2015 sebesar Rp1.066 triliun.

Ken juga mengakui realisasi penerimaaan pajak per Februari 2016 yang baru mencapai 9 persen dari target Rp1.360,1 triliun belum sesuai ekspetasi atau perencanaan yang disusun pihaknya. "Menurut saya tidak (tidak sejalan). Karena itu saya minta kesadaran masyarakat harus sesegera mungkin untuk memasukkan surat pemberitahuannya (SPT) agar segera membayar," kata Ken.

Ken membenarkan realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2016 baru 9 persen atau sekitar Rp122,4 triliun dari target Rp1.360 triliun. Menurutnya, idealnya hingga akhir Maret 2016, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp340 triliun atau sekitar 25 persen dari target penerimaan pajak.

Namun Ken optimistis, aparatur pajak dapat memenuhi target 25 persen hingga penghujung Maret 2016, dengan meraup penerimaan pajak sebanyak Rp217,6 triliun lagi sepanjang Maret 2016.  "Jika satu tahun harus mencapai 100 persen, kalau per-tiga bulan, dibagi saja. Itu bisa (tercapai) kalau sama-sama membantu kita. Ayo semua gotong royong membayar pajak," kata dia.

Menurut Ken, tenggat waktu pelaporan SPT hingga 31 Maret 2016, akan membantu otoritas pajak untuk dapat mengoptimalkan penerimaan.

Pihaknya juga, akan menggencarkan berbagai terobosan, seperti mekanisme pelaporan SPT secara daring (online) atau "e-filing" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut data Ditjen Pajak, terdapat 18.159.840 Wajib Pajak (WP) yang wajib melaporkan SPT pada 2016 ini. Jumlah tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan dan 16.975.024 WP Orang Pribadi. "Saya berharap sebanyak-banyaknya. Kalau suruh meramal saya tidak bisa. Targetnya sesuai dengan yang kita tentukan pastinya. Itu pasti," kata dia.

Di sisi lain, menurut Ken, optimistis penerimaan pajak akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, karena pemulihan kondisi ekonomi, setelah mengalami perlambatan pada 2015.

Maka dari itu, Ken tidak berencana untuk menurunkan batas ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari ketentuan sekarang yakni penghasilan bebas pajak sebesar 36 juta per tahun. "Justru jangan diturunkan, dinaikkan biar kalian duitnya banyak supaya daya beli naik, produksi meningkat, bayar pajak lagi," ucapnya. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.360 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Pelanggar Pajak

Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Anang Iskandar akan mengerahkan jajarannya untuk membantu pengawasan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelewengan pajak untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. "Untuk tahun ini, salah satu langkah yang disiapkan adalah pengawasan dan penindakan hukum. Mulai dari pengawasan terhadap mereka yang diduga menghindari pembayaran pajak, pendampingan terhadap petugas dari Direktorat Jenderal Pajak, hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum pajak," kata Komjen Anang.

Menurut dia, tahun ini, Polri terlibat secara langsung dalam Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP). Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak terkait hal tersebut.

Keterlibatan kepolisian, kata Anang dilatarbelakangi realisasi penerimaan pajak yang jarang memenuhi target sehingga pemerintah dituntut untuk mencari langkah yang konkret dan realistis untuk meningkatkan pendapatan negara. "Sebagai bentuk kontribusi, Kepolisian Republik Indonesia telah lama diikutsertakan dalam pengawalan ekonomi, khususnya di sektor pajak, dengan menjadi bagian dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP)," ujarnya.

Penerimaan meleset Berdasarkan data, kata Anang, pada 2015, pemerintah hanya mampu merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.055 triliun, yang meleset dari target sebesar Rp1.294 triliun. "Itu artinya ada kekurangan sebesar Rp239 triliun. Fakta ini tentunya menyebabkan adanya berbagai penyesuaian dalam proses penganggaran," imbuhnya.

Pihaknya pun optimistis bahwa penerimaan pajak tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. "Kita harus tetap optimis bahwa penerimaan negara dari sektor pajak semakin membaik. Indikasinya adalah dengan ditingkatkannya target penerimaan pajak menjadi Rp1.360 triliun dalam tahun anggaran 2016. Selain itu juga, pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru berada di angka positif yaitu 4,7 persen, padahal di tahun itu, persoalan global menimpa banyak negara di dunia ini," rinci Anang.

Pihaknya berharap dengan adanya tim terpadu antara Polri dengan kementerian dan lembaga bisa membentuk sinergi yang mendorong munculnya strategi-strategi perpajakan yang komprehensif sehingga mendorong terpenuhinya target perpajakan. "Peran Polri dalam pengawalan ekonomi di sektor perpajakan ini bisa diaktifkan hingga optimal. Tentunya dengan berbagai penyesuaian yang didasarkan pada situasi terkini dan kajian yang menyeluruh mengenai tantangan, hambatan dan peluang yang akan mempengaruhi program penerimaan pajak tersebut. Intinya, realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dalam tahun anggaran kali ini akan dikawal bahkan akan didorong melebihi target dari yang telah ditetapkan, tentunya tanpa gaduh," ujarnya.