Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Bappenas Sidqy LP Suyitno menilai kebijakan suku bunga acuan (BI rate) oleh bank sentral masih tergantung oleh faktor global, khususnya rencana kenaikan Fed Fund Rate (FFR).

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia sendiri pada 17 dan 18 Februari 2016 lalu memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7 persen. "Ini kan tergantung The Fed (bank sentral AS) bagaimana. Minggu lalu data AS mulai menunjukkan tampaknya masih bisa menaikkan tahun ini. Itu kan berarti (BI rate) harus ditahan dulu, perlu dilihat dulu lagi," ujar Sidqy saat bincang-bincang dengan wartawan di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Selasa.

Menurut Sidqy, porsi kepemilikan asing yang cukup besar di pasar saham dan surat berharga negara (SBN) menjadikan risiko arus modal keluar (capital outflow) juga semakin tinggi.

Porsi asing di pasar saham sendiri mencapai 60 persen, sedangkan di SBN asing menguasai sekitar 40 persennya. "China yang 10 persen asing saja bisa 'collapse', apalagi kita," kata Sidqy.

Di tengah dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik, lanjut Sidqy, defisit transaksi berjalan sendiri menunjukkan kondisi yang positif. Defisit transaksi berjalan mencapai 17,8 miliar dolar AS (2,06 persen dari PDB), lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 27,5 miliar dolar AS (3,09 persen dari PDB).

Perbaikan defisit transaksi berjalan tersebut memberikan dampak terhadap nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Dengan reformasi struktural yang terus dilakukan oleh pemerintah, Sidqy meyakini juga akan membantu apresiasi rupiah. "Kalau reformasi struktural berhasil, daya saing kita meningkat, rupiah juga akan menguat," ujar Sidqy.

Ia menilai sejauh ini reformasi struktural yang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup baik dan harus terus dikawal.

Menurutnya, paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah serta realisasi proyek-proyek infrastruktur dapat memberikan sinyal positif kepada investor. "Apa yang dijanjikan pemerintah harus dideliver (direalisasikan), kalau tidak market ragu. Market kan melihat itu semua, sinyal-sinyal pemerintah men-deliver itu yang diharapkan market," kata Sidqy.

Bappenas juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2016 berpotensi mencapai level di atas 5 persen. Sidqy mengatakan, realisasi proyek-proyek infrastruktur di awal tahun dapat menjadi pendorong meningkatnya ekonomi domestik. "Mestinya bisa naik. Apalagi kemarin Januari (Kementerian) PU dan Perhubungan sudah bisa langsung lari, langsung ngerjain proyek-proyek," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2015 lalu di atas banyak perkiraan. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,04 persen (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 4,73 persen (yoy).

Untuk pertumbuhan pada tiga bulan pertama tahun ini juga diperkirakan akan lebih baik dibandingkan triwulan I 2015 lalu yang hanya mencapai 4,67 persen (yoy).

Indikator-indikator seperti penjualan mobil dan motor, serta penjualan semen, juga dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. "Biasanya kalau itu naik, pertumbuhan bagus. Ditambah juga kalau APBN cukup lancar," katanya.

Secara keseluruhan, lanjut Sidqy, belanja infrastruktur pemerintah yang di dalam APBN 2016 mencapai Rp313 triliun, dapat menyumbang 1,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. "Makin tinggi serapan dan makin merata dalam empat kuarter, makin tinggi daya ungkitnya," ujarnya.

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 4,79 persen.

Turunkan Inflasi

Sisi lain, Bappenas menilai, inflasi dapat terus turun hingga ke level yang lebih rendah dibandingkan saat ini, apabila ekonomi biaya tinggi juga dapat ditekan. Sidqy L.P Suyitno mengatakan, ekonomi biaya tinggi merupakan penyebab masih tingginya inflasi inti (core inflation). "Core inflation bisa turun kalau ekonomi biaya tinggi bisa ditekan, seperti biaya logistik," ujar Sidqy.

Sepanjang 2015 lalu, inflasi inti tercatat 3,95 persen (yoy), sedangkan laju inflasi mencapai 3,35 persen (yoy). Padahal, lanjut Sidqy, pada tahun lalu kontribusi harga yang diatur pemerintah (administered price) yakni dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan elpiji, relatif kecil. "Volatile food (harga pangan bergejolak) juga relatif terkendali kan. Tinggal core inflation ini," kata Sidqy.

Ia menilai, menurunnya inflasi inti tersebut juga tergantung dari seberapa cepat pemerintah bisa merealisasikan reformasi struktural.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri mencanangkan perbaikan peringkat Indonesia dalam "ease of doing business" atau kemudahaan melakukan bisnis versi Bank Dunia, dari peringkat 109 pada 2016 menjadi masuk 40 besar pada 2017. "Kalau itu bisa (ease of doing business direalisasikan), saya kira inflasi bisa ditekan lagi," kata Sidqy.

Sidqy sendiri membandingkan dengan Filipina yang inflasinya di kisaran 2 persen, padahal negara tetangga tersebut infrastrukturnya tidak lebih baik dari Indonesia. Ia berharap inflasi Indonesia ke depan minimal dapat sama dengan inflasi di negara kawasan 2-3 persen. "Ekonomi biaya tinggi harus ditekan. Biaya-biaya seperti pungutan di lintas kabupaten harusnya dicabut. Di MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) saja tida kena, masak kita lintas kabupaten kena. Makanya daya saing kita jelek," ujar Sidqy.