Perekonomian Papua Belum Terganggu

Jumat, 28/10/2011

NERACA

Jakarta—Pemerintah menegaskan perekonomian di Provinsi Papua belum terganggu alias tetap membaik meski sejumlah insiden terjadi di daerah itu akhir-akhir ini. "Saya optimistis bahwa suasana akan tetap baik," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,27/10.

Oleh karena itu, Hatta meminta guna menjaga situasi dan kondisis perekonomian Provinsi Papua. Maka semua pihak harus fokus untuk menjaga suasana dan mempercepat proses pembangunan di kawasan itu.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, situasi di Papua tentu berpengaruh terhadap perekonomian di wilayah itu. "Yang penting ketegasan kita dan kita punya target untuk menyelesaikannya bukan hanya menyelesaikan proses konflik tetapi juga politiknya," katanya.

Mengenai berlarut-larutnya proses negosiasi antara karyawan dan manajemen Freeport terkait tuntutan kenaikan upah, Hidayat meminta jalan terbaik yang perlu dilakukan adalah perundingan dan proses politik yang berlangsung harus terus dilanjutkan dan menjaga agar tidak ada pihak asing yang mengintervensi.

Ditempat terpisah, Irene Mambui anggota DPR RI FPG asal Papua Barat mengungkapkan sejak 10 tahun terakhir ini UU Otsus tersebut praktis tidak berjalan. Sehingga dana Otsus sekitar Rp30 triliun itu hanya dinikmati oleh elit-elit Papua dan tidak menyentuh kesejahteraan rakyat Papua. “Anehnya, penggunaan dana Otsu situ tidak ada yang ngontrol dan seenaknya saja elit-elit Papua menikmati dengan jaminan hanya tak akan meminta merdeka,” tambah Irene.

Irene menambahkan rakyat Papua itu tidak macam-macam keinginannya. Hanya bagaimana hidup layak. Sebab, dana Otsus yang besar itu, seharusnya Papua bisa memiliki infrastruktur ekonomi lainnya yang memadai. ‘Pada prinsipnya SBY harus berdialog, bertemu dengan rakyat dan tokoh masyarakat serta seluruh pejabat terkait, agar persoalan Papua segera teratasi,” ujarnya

Hal yang sama diungkapkan Effendy Choirie, sesungguhnya teriakan merdeka rakyat Papua itu karena sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang sengaja membiarkan konflik itu berlarut-larut dan malah melakukan pendekatan militer, dengan menambah ratusan TNI ke Papua. Karena itu pemerintahan pusat saat ini tidak dipercaya oleh rakyat Papua. “Jadi, harus ada tokoh sebagai mediator dan orang yang pas adalah Jusuf Kalla (JK), mantan Wapres itu,” tutur Gus Choi-sapaan akrab politisi FPKB itu.

Irene pun menyambut positif jika JKmenjadi mediator dimaksud. Sebab, katanya selama menjadi Wapres selama 5 tahun silam, kepemimpinan JK sudah teruji. Dan, dengan motto lebih cepat lebih baik dia yakin JK bisa diterima oleh rakyat Papua dengan melakukan pendekatan sipil dan bukannya militer. “Militer membuat rakyat trauma, karena konflik itu terus berlangsung sejak pembebasan Irian Barat kepangkuan NKRI,” tambah anggota Komisi XI DPR RI ini.

Yang pasti kata Lily Wahid, konflik Papua yang terus memanas ini tanggung jawab SBY. Persoalannya kenapa SBY membiarkan dan sampai Kapolsek tewas tertembak. Padahal, Kapolsek ini sering meminta pemerintah melakukan pendekatan sipil dan bukannya militer. Ditambah lagi, rakyat Papua menolak Gunung Nabire yang mengandung tambang emas itu dikelola oleh Freeport. “Kenapa SBY diam. Beliau ini kan doktor, masak kalah dengan Gus Dur?” katanya mempertanyakan. **cahyo