NERACA
Bandung - Deputi Bidang Kelembagaan Choirul Djamhari mengatakan bahwa banyak aspek Pengelolaan Koperasi yang membutuhkan keterlibatan aktif para Notaris terutama yang telah menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Notaris mengawal dan mengikuti perjalanan serta pertumbuhan Koperasi dari sejak pendirian, pengesahan Badan Hukum, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan hingga tahap akhir yaitu ketika suatu koperasi memutuskan untuk bubar.

Hal tersebut dikemukakan oleh Choirul dalam acara Pelatihan Pembekalan Notaris untuk menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi yang diadakan pada hari Rabu, 10 Februari 2016 di Hotel Grand Tjokro, Bandung. Acara diikuti oleh 150 Notaris dari berbagai wilayah, yang dikoordinir oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Bandung.

Selanjutnya Choirul menyatakan bahwa karena peran strategis tersebut, maka Notaris menentukan mutu kelembagaan Koperasi. Notaris berperan untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk memastikan bahwa proses-proses organisasional yang dilakukan oleh koperasi tersebut telah lengkap, memenuhi syarat dan tidak memiliki unsur pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Notaris menjadi “benteng penyelamat koperasi” tandasnya. Dimasa lalu dokumen-dokumen penting banyak yang dibuat “dibawah tangan” tidak di dihadapan Notaris.

Secara terpisah peserta Pelatihan Pembekalan merasa mendapatkan tambahan ilmu utamanya tentang aspek-aspek hukum koperasi yang memang selama ini belum dikuasai. Selama pendidikan, peserta memperoleh materi mengenai tata cara pendirian koperasi, penyusunan dokumen-dokumen, tugas pokok dan prosedur menjadi NPAK serta Kapita Selekta permasalahan hukum dalam koperasi. Panitia penyelenggara mengatakan bahwa antusiasme Notaris muda cukup tinggi, melampaui target yang ditetapkan. Panitia berharap kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM seperti ini akan dilanjutkan, terutama dalam mensukseskan program Deputi Bidang Kelembagaan dalam penerbitan 1.000 Akta Pendirian Koperasi selama Tahun 2016.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menuturkan, diperlukan reformasi total terhadap koperasi di Indonesia.

Dia menilai, citra koperasi saat ini masih terpuruk. Puspayoga menyebutkan, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk perbaikan citra koperasi di Indonesia, di antaranya adalah dengan rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan.

Saat ini angka Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi Indonesia terhadap negara hanya 1,7 persen. Padahal, Indonesia memiliki jumlah koperasi terbesar di dunia yaitu 209.000 koperasi.

"Kemarin rekan dari Denmark datang. (Sumbangan koperasi terhadap) PDB-nya 6,7 persen. Belum Jepang, Singapura. Amerika yang dikenal negara kapitalis, dari 300 koperasi besar di dunia, 100 dari Amerika," tutur Puspayoga.

"Inilah yang ingin kita bangun. Mengembalikan citra koperasi," sambungnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah membangun database dengan memberikan nomor induk koperasi. Sedikitnya 62.000 koperasi telah dibekukan karena tidak aktif.

Selanjutnya adalah reorientasi. Harus ada perubahan mindset atau pola pikir dari mementingkan kuantitas ke kualitas. Pasalnya, selama ini banyak yang membanggakan jumlah koperasi namun mengesampingkan kualitas.

Sementara itu, poin terakhir adalah pengembangan. Menurut Puspayoga, koperasi Indonesia harus lebih banyak membuka diri dan bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dalam mencanangkan program-program terkait.