NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong proyek infrastruktur yang implementasinya masih terhambat karena berbagai faktor. "Tekad pemerintah bulat dan komitmen kita jelas, namun kita melihat masih banyak yang menghambat," katanya seperti dilansir laman Antara, kemarin.

Darmin mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, namun Indonesia masih tertinggal dalam penyediaan infrastruktur, dan pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan. Pembenahan itu dilakukan untuk mengatasi persoalan seperti regulasi yang tidak sederhana dan tumpang tindih, penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta yang rumit serta lamanya proses perundingan dengan investor sehingga menghambat implementasi.

"Intinya kita memerlukan 'champion' untuk mengawal pembangunan pelaksanaan infrastruktur dan itulah yang melatarbelakangi perlunya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujar Darmin. Darmin memastikan, KPPIP akan mengawal pengerjaan 30 proyek infrastruktur prioritas pemerintah seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015.

Menurut dia, proyek yang ditetapkan menjadi prioritas KPPIP akan mendapatkan beberapa fasilitas dan keistimewaan untuk mempercepat pelaksanaan, sehingga harapannya pemerintah dan swasta makin berkomitmen untuk penyediaan infrastruktur. Proyek tersebut antara lain delapan ruas tol Trans Sumatera, MRT Jakarta jalur Selatan-Utara, PLTA Lodoyo, PLTU Batang, Kilang Minyak Bontang, Pelabuhan Jawa Barat bagian Utara, Kereta Api Kalimantan Timur dan Palapa Ring Broadband.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Luky Eko Wuryanto mengatakan pihaknya akan mengawal percepatan pembangunan 30 proyek prioritas ini, mulai dari masa persiapan hingga operasional, untuk mendukung implementasi proyek infrastruktur di Indonesia. "Intinya kita mengawal, mulai dari dari persiapan sampai operasional. Tentunya ada nafas percepatannya juga, jadi kalau ada masalah, kita lakukan debottleneck," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ini.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk KPPIP sesuai mandat yang ditentukan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2014 untuk mendorong percepatan dan pencapaian penyediaan pembangunan infrastruktur prioritas secara tepat waktu.