Oleh: Domingus Pitey,  Mahasiswa Papua di Jawa , aktif di Kajian Kemandirian Bangsa untuk Kesejahteraan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara kesatuan tersebut terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari sabang sampai marauke. Maka sudah selayaknya setiap unsur masyarakat Indonesaia berkumpul dan bersatu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah menyatukan diri dalam bingkai NKRI.

Peningkatan kesejahteraan tersebut tentu harus dilakukan tanpa pandang ‘bulu”, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Hal ini disebabkan karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, hak dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Hak-hak tersebut pun telah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pedoman dan aturan hidup seluruh masyarakat berbangsa dan bernegara.

Atas dasar jaminan UUD 1945 tersebutlah, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang tidak hanya terlintas saat kampanye pilkada, pilleg maupun pilpres. Namun, harus menjadi bukti konkrit atas keberadaanya sebagai negarawan. Tanpa bermaksud mengacuhkan keberadaan daerah-daerah lain di Indonesia, yang tersebar dari sabang sampai marauke. Dengan kekayaan dan ciri khas daerahnya masing-masing. Namun, kiranya daerah yang perlu mendapat perhatian lebih baik oleh masyarakat maupun Pemerintah adalah Tanah Papua.

Tanah Papua merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Mulai dari kekayaan masyarakatnya, kebudayaannya hingga Sumber Daya Alamnya. Hal ini tentu patut kita syukuri sebagai kekayaan yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karena keberadaan Papua bukan hanya menjadi simbol kenusantaraan Indonesia, namun juga menjadi bukti betapa megahnya Indonesia kita. Kelemahan kita menjaga Papua akan menjadi senjata bagi negara lain untuk menghancurkan kenusantaraan Indonesia ini.

Namun, disamping itu beberapa hari ini pemberitaan-pemberitaan tentang Papua ramai di beritakan di media massa beberapa waktu lalu, yakni ada 10 eks Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) anak buah Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua, “turun gunung” mendukung NKRI dan igin membangun daerahnya, Jumat (29/1/2016). “Turun Gunung”nya eks Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) merupakan salah satu hal yang penting dan menarik untuk dibahas, karena selain atas kesadaran sendiri tanpa tekanan, mereka mengakui bahwa Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar membangun  Papua dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang Papua untuk maju bersama seperti daerah lainnya serta aklan mengajak kepada rekan-rekan yang masih tergabung dalam OPM lainnya untuk bersama membangun Papua.

Gerakan Separatis Papua yang sering disebut dengan TPN/OPM dan KKB, yaitu organisasi yang didirikan pada tahun 1965, organisasi ini merupakan organisasi yang dilarang keberadannya di Indonesia karena memiliki ideologi berbeda dan bermaksud melepas Papua dari bingkai NKRI. Tujuan utama dibentuk Organisasi ini adalah ingin melepas Pulau Papua dan Papua Barat atau Irian jaya dari Indonesia dan ingin merdeka sendiri.Tentu itu bukanlah tujuan yang baik karena sudah jelas menurut sejarah dan UU yang berlaku bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI dan itu Mutlak.

Keberadaan OPM di Indonesia kini semakin memudar karena seiring perkembangan jaman dan sudah banyak masyarakat Papua yang cerdas dan tidak lagi mudah untuk dibodohi atau ditipu oleh ocehan dan rayuan-rayuan tidak logis dari segelintir Pihak OPM yang hanya mencari keuntungan sendiri atau kelompoknya saja. OPM dikenal dengan Tindak kekerasannya selama ini  yang dilakukan terhadap masyarakat dan aparat-aparat keamanan yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI, OPM sangatlah mengkwatirkan dan meresahkan masyarakat karena banyak tindakan-tindakan anarkis mereka tanpa memandang bulu.

Memang dalam perkembangannya, setelah berpuluh-puluh tahun, gerakan separatisme Papua, tidak terbangun sebagai ideologi, banyak sisi pragmatisme dari orang-orang yang bergabung menjadi anggota OPM, apapun faksinya, apapun kelompoknya. Oleh sebab itu, ketika ada orang Papua yang mengatakan bahwa ia merupakan OPM atau mendukung pemisahan Papua dari Indonesia, hal tersebut bukan hanya berarti mereka mendukung pemisahan Papua dari Indonesia, ada maksud-maksud pribadi yang kental dengan ekonomi, dari dukungan tersebut.

Hal tersebut juga terjadi dengan segelintir oknum yang terus berambisi mengintrenasionalkan isu Papua seperti oknum-oknum yang tergabung dalam United Liberation Movement for West papua (ULMWP) yang terus melobby melalui Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum (PIF) untuk membawa isu-isu Papua ke level internasional (PBB) serta berambisi mengirim Tim pencari fakta pelanggaran HAM di Papua sementara situasi saat ini di Papua begitu kondusif dan masyarakatnya bersama pemerintah Indonesia sedang giat membangun Papua, hal ini dapat diartikan sebuah bentuk provokasi dari segelintir oknum tersebut. Sementara disisi lain bagi beberapa pihak asing yang memfasilitasi gerakan tersebut jelas merupakan pelanggaran etika diplomatik dan menggangu kedaulatan negara Indonesia.

Sebagai sebuah bangsa berdaulat kita akan melawan setiap intervensi asing yang menggangu kedaulatan kita, namun disisi lain kita tidak akan terprovokasi, lebih baik kita mengisi harapan-harapan baru yang bermunculan, dimana pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian dan harapan yang luar biasa kepada Papua  . Kedatangan Jokowi di Papua dalam perayaan Natal lalu, memberi pengaruh terhadap  harapan-harapan baru terkait usaha penyelesaian konflik di Papua . Keinginan Jokowi membuka kembali ruang dialog damai Papua memberi angin segar penyelesaian Masalah Papua.

Masyarakat Semakin Cerdas

Berbagai program pembangunan yang diprioritaskan di Papua memberi harapan atas perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat Papua, munculnya putra-putra daerah Papua memegang posisi-posisi strategis diberbagai lini menegaskan bahwa Pemerintah dan masyarakat Indonesia menghormati dan memperlakukan secara adil dan setara dengan daerah daerah lainnya.

Berhentilah untuk terus memimpikan kemerdekaan Papua, karena itu hanya tetap menjadi mimpi, sebab mayoritas masyarakat Papua semakin cerdas dan paham bahwa saatnya sekarang ini membangun Papua secara damai dan bijaksana. Andai saja semua anggota OPM yang tersisa ini sadar seperti eks 10 Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) bahwa hidup di luar itu jauh lebih enak dibandingkan bersembunyi terus di dalam hutan, pastinya tidak akan ada lagi konflik yang terjadi di Papua.

Untuk itu mari bersama-sama kita warga negara Indonesia bersatu dan jangan mudah terprovokasi oleh omongan besar dari orang-orang yang usil dan sok tau, apa salahnya kita hidup tenang dan rukun secara berdampingan bersama, jaman semakin maju, jangan malah berpikir gila ingin melepas Papua dari NKRI, ketahuilah bahwa dari Ujung Sabang sampai Merauke adalah Indonesia dan tidak bisa di ganggu gugat. Tidak akan pernah Sang Pusaka Merah Putih yang gagah itu turun dari tiang-tiang bendera yang ada di Papua. Mari membangun Papua dengan damai dan bijaksana.