NERACA

Jakarta - Pemerintah akan membuat basis data terpadu dengan menyinergikan data dari berbagai kementerian untuk penanganan kemiskinan. "Jadi kalau ada program yang harus disampaikan kepada masyarakat diharapkan tidak ada lagi yang tumpang tindih atau tidak valid," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Jakarta, Kamis (4/2).

Hal itu disampaikan Puan usai rapat pleno bersama sejumlah menteri lainnya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait penanganan kemiskinan. "Dalam rapat tadi, Wapres menginstruksikan bahwa data terpadu itu harus ada agar rakyat mengakses data tersebut tanpa menggunakan banyak kartu, karena ke depan ini semua pemberian kartu itu akan kita lakukan secara perlahan terintegrasi," tambah Puan.

Karena itu disepakati dalam rapat pleno tersebut bahwa akan menyatukan antara data perlindungan sosial dengan ekonomi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Terkait program pemerintah, diharapkan dengan data terpadu maka program-program kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa terintegrasi juga dengan data yang ada di e-KTP. "Jadi kita mau mensinergikan semua data ini untuk bisa dipergunakan dalam satu basis dan penggunaannya bersinergi dengan program yang ada," jelas dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka penduduk miskin Indonesia. Untuk periode September 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia 28,51 juta jiwa. Angka ini naik 2,7% daripada jumlah penduduk miskin (year on year) pada September 2014 yang sebanyak 27,73 juta jiwa. "Bulan September 2014, bila kita bandingkan September 2015 masih naik. Kenaikan ada 0,78 juta orang," Kata Kepala BPS, Suryamin.

Kenaikan angka kemiskinan, lanjut Suryamin, dipicu oleh langkah pemerintah menaikkan harga BBM pada November 2014. Kenaikan harga ini berkontribusi mengerek angka kemiskinan. Belum lagi, adanya pengaruh perlambatan ekonomi. "BBM pada bulan November 2014 ada kenaikan. Kenaikan harga BBM diikuti kenaikan harga komoditas pangan yang bisa menaikkan garis kemiskinan," sebutnya.

Angka kemiskinan pada periode Maret-September 2015 sedikit menurun. Angka kemiskinan pada periode Maret- September 2015 turun 0,03 juta jiwa, yakni dari 10,65 juta jiwa di Maret 2015 menjadi 10,62 juta jiwa di September 2015. Bila dilihat pesebaran penduduk miskin di desa dan kota, kontribusi penduduk miskin di desa pada September 2015 sebanyak 17,89 juta , sedangkan penduduk miskin di kota sebesar 10,62 juta orang.

Menurut pesebaran pulau, Jawa masih menyumbang angka kemiskinan terbesar yakni 15,31 juta jiwa, sedangkan Kalimantan menyumbang angka kemiskinan terendah yang sebesar 0,99 juta jiwa. "Terbanyak di Jawa karena penduduk paling banyak," tambahnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan perhitungan BPS, pada periode Maret-September 2015, garis kemiskinan naik 4,24%, yaitu dari Rp 330,776 per kapita per bulan di Maret 2015, menjadi Rp 344.809 per kapita per bulan di September 2015.

Sementara pada periode September 2014-September 2015, garis kemiskinan naik 10,4%, dari Rp 312.328 per kapita per bulan di September 2014 menjadi Rp 344.809 per kapita per bulan di September 2015. Salah satu indikator penyebab kemiskinan adalah rokok. Namun, Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengaku tidak sependapat dengan anggapan bahwa rokok merupakan penyumbang terbesar angka kemiskinan di Indonesia lantaran sebagian masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan kuat untuk membeli rokok.

Menurutnya, faktor penyebab utama dari naiknya angka kemiskinan lebih karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan formal dan juga banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Enny mengatakan, struktur pendapatan masyarakat penghasilan menengah ke bawah, miskin ke rentan miskin, memang 70 % untuk konsumsi makanan dan non makanan mencapai 30 %.