Utang Punya Dampak Terhadap Pertumbuhan

Total Capai Rp 1.754 Triliun

Kamis, 27/10/2011

NERACA

Jakarta----Pemerintah meyakinkan masyarakat dan terkait jumlah utang yang mencapai Rp1.754,91 triliun hingga September 2011. Karena produktifitas utang memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. “Ini artinya nilai produktivitas utang tinggi dan mampu menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih besar dibanding nilai entitas utang tersebut," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta, 26/10.

Oleh sebab itu, kata Agus, tak perlu meributkan jumlah utang yang mencapai angka tersebut. Karena jumlah utang tersebut dianggap masih aman. "Kita tidak perlu khawatir yang berlebihan terhadap posisi utang Indonesia," tambahnya

Menurut Agus, disampaikan dengan alasan saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB terus menurun. Pada tahun 2000 rasio utang pemerintah 88%, sementara saat ini kata Agus sudah turun jadi 26% dan di 2012 ditargetkan menjadi 24%.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini mengakui anggaran negara sulit lepas dari defisit. Sehingga pemerintah masih harus membiayai anggaran lewat utang namun pengelolaannya harus baik.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan total utang pemerintah Indonesia hingga September 2011 mencapai Rp 1.754,91 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,57 triliun dibanding posisi Agustus 2011 yang sebesar Rp 1.744,34 triliun. Padahal pada Desember 2010, total utang hanya mencapai Rp1.676,85 triliun. Intinya, jumlah utang hingga September 2011 bertambah Rp 78,06 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,15% pada Agustus menjadi 27,3% pada September.

Dikatakan Agus, pemerintah optimistis bisa mengurangi jumlah orang miskin dan pengangguran tahun depan. Oleh karena itu penyusunan anggaran perlu terus disempurnakan agar alokasi belanja anggaran bisa tepat sasaran. "Dalam konteks politik anggaran tersebut, pemerintah senantiasa terus menyempurnakan formulasi alokasi belanja dan selalu beroritentasi agar dana APBN yang saat ini bernilai sekitar Rp 1.400 triliun pada akhirnya harus bisa menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan tingkat kemiskinan," paparnya

Selain itu, Agus mengatakan pemerintah berusaha agar penggunaan dana APBN menciptakan pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. "Pemerintah akan terus melakukan inovasi dan terobosan baru agar formulasi dalam alokasi belanja lebih adil dan bisa memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi masyarakat luas," kata Agus.

Yang jelas, Agus menekankan agar penggunaan dana APBN tersebut lebih banyak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. "Alokasi belanja negara harus berorientasi bagi peningkatan kesejahteraan umum masyarakat seluruh Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok atau segolongan orang saja," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan seharusnya krisis utang AS dan Eropa harus menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tak masuk ke masalah yang sama di masa mendatang.

Dani mengilustrasikan di 2010 saja, realisasi alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN mencapai Rp 215.546 trilun. Terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp 88.383 trilun, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 50.632 triliun, dan pembayaran cicilan pokok dan buyback SBN sebesar Rp 76.531 triliun.

Sementara di 2011, pemerintah merencanakan untuk menambah alokasi pembayaran utang hingga mencapai Rp 249.727 triliun, atau meningkat sekitar Rp 35 triliun sejak 2010. Angka ini jauh lebih besar dari total belanja modal, yang merupakan investasi pemerintah dalam APBN Perubahan 2011 yang hanya sebesar Rp 136.877 triliun atau hanya 8,4%. **cahyo