Lima Masalah Ditengarai Hambat Proyek PPP

NERACA

Jakarta---Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui realisasi dan pelaksanaan proyek public private partnership (PPP) sebanyak 79 mega proyek tak mulus, alias banyak masalah menghambat pembangunan infrastruktur. “Setidaknya ada lima masalah yang membelit skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) ini terkait garansi dari risiko politik, dukungan pemerintah, masalah tanah, persiapan proyek, dan minimnya kemampuan kerjasama proye,” kata Deputi Prasarana dan Sarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna kepada wartawan di Jakarta,22/10

Menurut Dedy, dari total 79 mega proyek PPP, baru dua proyek yang sudah mulai berjalan. “Sudah beroprerasi dan financial close proyek air minum di Kabupaten Tangerang dan pembangkit listrik tenaga batubara di Jawa Tengah. Tapi PPP berstandar internasional belum ada. Baru PLT Batubara di Jawa Tengah. Sekarang ada 18 proyek yang sedang ditenderkan. Yang tahap persiapan ada 17 proyek,” kata Deddy, akhir pekan lalu.

Ditegaskan Dedy pentingnya garansi politik (political risk) sebagai jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di proyek-proyek infrastruktur PPP. “Garansi dari risiko politik tidak ada yang jual. Misalnya yang menyangkut soal return yang diubah, adanya demo massal, pajak naik 40%, kemungkinan nasionalisasi perusahaan. Tidak seperti financial guarantee," ujarnya.

Dukungan pemerintah terhadap investasi swasta, tambah Dedy, juga perlu ditingkatkan. Untuk proyek pembangunan jalan tol misalnya, dukungan berupa subsidi operasional dan perpanjangan konsensi tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan dana pemerintah dan jangka waktu menjadi terlalu panjang.

“Dukungan dan jaminan pemerintah selalu menjadi isu yang selalu ingin dikemukakan oleh calon investor. Isu tersebut sangat berpengaruh terhadap keinginan investor berpartisipasi dalam transaksi KPS di Indonesia. Mekanisme viability gap funding masih belum kondusif bagi investor,” terangnya.

Dedy menjelaskan, permasalahan tanah juga menjadi kendala, khususnya untuk proyek-proyek PPP yang membutuhkan lahan luas, seperti jalan tol dan pembangkit listrik. Proyek infrastruktur PPP, tambah Dedy, kebanyakan dananya masih berasal dari perbankan luar negeri karena jangka kreditnya hingga 25 tahun, sedangkan bank dalam negeri terkendala tingginya bunga dan ketiadaktersediaan pinjaman jangka panjang 5-10 tahun yang justru sangat dibutuhkan infrastruktur.

Terkait dengan dukungan pemerintah, Dedy menjelaskan, investor mempertanyakan return on invesment yang terkadang cuma 14% dari PPP, sementara penanam modal maunya 17% atau 18%. Sementara menyangkut persiapan proyek, investor tak percaya dengan konsultan lokal. Di tingkat studi kelayakan, terdapat keterbatasan kemampuan asistensi teknis.

“Studi lokal tidak dipercaya investor asing. Pada umumnya penanggungjawab kerjasama memiliki kapasitas kelembagaan dan kemampuan yang kurang memadai terkait dengan pemahaman skema KPS dan proses pengadaannya sehingga persiapan proyek kurang optimal,” imbuh Dedy.

Itulah sebabnya, Deddy mengemukakan, pemerintah merevisi Perpres No 13/2010 tentang partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan keluarnya Perpres No 56/2011 untuk memberikan kejelasan tentangproyek unsolicited, prosedur pengadaan, peran pemerintah dalam penyediaan lahan dan kejelasan badan usaha. Di samping itu, kata dia, pemerintah telah merancang UU penyediaan tanah untuk kepentingan publik dan melakukan harmonisasi berbagai UU dan PP di bidang infrastruktur. **Munib

BERITA TERKAIT

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

KTP Belum Bisa Jawab Semua Masalah Publik

  Oleh : Sugeng Hermansyah, Pemerhati Masalah Sosial Politik Dalam debat putaran ketiga yang mempertemukan kedua cawapres, KH Ma’ruf Amin…

Aksi Profit Taking Hambat Penguatan IHSG

NERACA Jakarta – Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (19/3), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah sebesar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…