Lima Masalah Ditengarai Hambat Proyek PPP

NERACA

Jakarta---Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui realisasi dan pelaksanaan proyek public private partnership (PPP) sebanyak 79 mega proyek tak mulus, alias banyak masalah menghambat pembangunan infrastruktur. “Setidaknya ada lima masalah yang membelit skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) ini terkait garansi dari risiko politik, dukungan pemerintah, masalah tanah, persiapan proyek, dan minimnya kemampuan kerjasama proye,” kata Deputi Prasarana dan Sarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna kepada wartawan di Jakarta,22/10

Menurut Dedy, dari total 79 mega proyek PPP, baru dua proyek yang sudah mulai berjalan. “Sudah beroprerasi dan financial close proyek air minum di Kabupaten Tangerang dan pembangkit listrik tenaga batubara di Jawa Tengah. Tapi PPP berstandar internasional belum ada. Baru PLT Batubara di Jawa Tengah. Sekarang ada 18 proyek yang sedang ditenderkan. Yang tahap persiapan ada 17 proyek,” kata Deddy, akhir pekan lalu.

Ditegaskan Dedy pentingnya garansi politik (political risk) sebagai jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di proyek-proyek infrastruktur PPP. “Garansi dari risiko politik tidak ada yang jual. Misalnya yang menyangkut soal return yang diubah, adanya demo massal, pajak naik 40%, kemungkinan nasionalisasi perusahaan. Tidak seperti financial guarantee," ujarnya.

Dukungan pemerintah terhadap investasi swasta, tambah Dedy, juga perlu ditingkatkan. Untuk proyek pembangunan jalan tol misalnya, dukungan berupa subsidi operasional dan perpanjangan konsensi tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan dana pemerintah dan jangka waktu menjadi terlalu panjang.

“Dukungan dan jaminan pemerintah selalu menjadi isu yang selalu ingin dikemukakan oleh calon investor. Isu tersebut sangat berpengaruh terhadap keinginan investor berpartisipasi dalam transaksi KPS di Indonesia. Mekanisme viability gap funding masih belum kondusif bagi investor,” terangnya.

Dedy menjelaskan, permasalahan tanah juga menjadi kendala, khususnya untuk proyek-proyek PPP yang membutuhkan lahan luas, seperti jalan tol dan pembangkit listrik. Proyek infrastruktur PPP, tambah Dedy, kebanyakan dananya masih berasal dari perbankan luar negeri karena jangka kreditnya hingga 25 tahun, sedangkan bank dalam negeri terkendala tingginya bunga dan ketiadaktersediaan pinjaman jangka panjang 5-10 tahun yang justru sangat dibutuhkan infrastruktur.

Terkait dengan dukungan pemerintah, Dedy menjelaskan, investor mempertanyakan return on invesment yang terkadang cuma 14% dari PPP, sementara penanam modal maunya 17% atau 18%. Sementara menyangkut persiapan proyek, investor tak percaya dengan konsultan lokal. Di tingkat studi kelayakan, terdapat keterbatasan kemampuan asistensi teknis.

“Studi lokal tidak dipercaya investor asing. Pada umumnya penanggungjawab kerjasama memiliki kapasitas kelembagaan dan kemampuan yang kurang memadai terkait dengan pemahaman skema KPS dan proses pengadaannya sehingga persiapan proyek kurang optimal,” imbuh Dedy.

Itulah sebabnya, Deddy mengemukakan, pemerintah merevisi Perpres No 13/2010 tentang partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan keluarnya Perpres No 56/2011 untuk memberikan kejelasan tentangproyek unsolicited, prosedur pengadaan, peran pemerintah dalam penyediaan lahan dan kejelasan badan usaha. Di samping itu, kata dia, pemerintah telah merancang UU penyediaan tanah untuk kepentingan publik dan melakukan harmonisasi berbagai UU dan PP di bidang infrastruktur. **Munib

BERITA TERKAIT

PTBA Bidik Pendapatan Tumbuh 20% di 2018 - Garap Proyek PLTU Mulut Tambang

NERACA Jakarta – Optimisme membaiknya harga tambang batu bara di tahun depan, menjadi sentimen positif bagi emiten tambang untuk memacu…

Humpuss Bidik Pendapatan Tumbuh 15% - Bergantung Pada Proyek Pemerintah

NERACA Jakarta – Masih menjanjikannya bisnis jasa angkutan laut tahun depan, seiring dengan membaiknya harga minyak dunia mendorong PT Humpuss…

Kontrak Baru Wika Beton Capai Rp 5 Triliun - Garap Proyek Besar

NERACA Jakarta – Menjelang tutup tahun, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) mencatat kontrak baru sebesar Rp 5 triliun per…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…