80 Juta Orang Miskin Belum Nikmati Listrik - Prediksi Bank Dunia

NERACA

Jakarta---Bank Dunia memperkirakan masih ada sekitar 80 juta masyarakat Indonesia belum terakses listrik. Bahkan lebih dari 50% berada di luar Pulau Jawa. Karena itu sangat penting masalah mekanis dan target pencapaian subsidi yang lebih baik. “Makanya mekanisme subsidi perlu ada pencapaian target yang jelas,” kata Direktur Sektor Pembangunan Berkelanjutan untuk Asia Timur-Pasifif, Bank Dunia, John Roome dalam peluncuran laporan One Goal, Two Paths di Jakarta,19/10

Lebih jauh kata Jonh Roome, selain akses masalah listrik, masyarakat miskin juga membutuhkan peralatan moderan guna peningkatan akses memasak. Sehingga tak membutuhkan bahan bakar padat. ““Mekanisme subsidi yang baru dibutuhkan untuk meningkatkan akses tungku masak yang moderen di daerah miskin yang terpencil yang masih bergantung pada bahan bakar padat,” terangnya.

Menurut John, bantuan Bank Dunia melalui AusAid ini lebih difokuskan pada pencapaian akses listrik universal dan memasak dengan cara yang ramah linkungan (clean cooking) di Indonesia. “Walaupun pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur-Pasifik mencapai hasil yang luar biasa. Namun masih ada sekitar 170 juta orang di kawasan ini yang belum memiliki listrik dan sekitar 1 miliar orang lainnya masih menggunakan bahan bakar padat untuk memasak,” tambahnya.

Sementara itu, Maritje Hutapea, Direktur Bioenergi, Dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi, Kementrian ESDM mengatakan program Bank Dunia yang bertema one goal, two paths: (satu tujuan, dua jalan) menjabarkan program ambisius untuk mengatasi masalah kekurangan energi di kawasan pada tahun 2030.

Lebih jauh kata Maritje, penggunaan bioenergi dinilai lebih ramah lingkungan. Apalagi bioenergi ini bersumber dari biomassa yang merupakan materi organik berusia relatif muda dan berasal dari makhluk hidup atau produk dan limbah industri budidaya (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan).

Sedangkan Firman lubis dari Koalisi untuk Indonesia Sehat (KIS) mengatakan pemerintah Indonesia sendiri sudah mencanangkan program bioenergi untuk melimalisir angka kematian Ibu dan anak yang di sebabkan polusi ”udara”. Karena angka kematian ibu dan anak di Indonesia dinilai cukup besar di bandingkan Vietnam dan Thailand,” katanya

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Shubham Chaudhuri mengkritik kebijakan ekonomi Indonesiam yang rajin memberikan subsidi ketimbang memperbaiki infrastruktur ataupun pendidikan masyarakat. "Memperbesar pengeluaran untuk subsidi ini berarti uang yang dikeluarkan pemerintah akan semakin besar. Padahal harusnya dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perlundungan sosial, infrastruktur. Dana untuk subsidi ini juga bisa digunakan untuk bantuan tunai pada rumah tangga miskin," tuturnya

Shubham juga menjelaskan soal program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pemerintah untuk 2011-2025. Program ini berpotensi untuk meningkatkan kondisi infrastruktur di Indonesia. **sahlan

BERITA TERKAIT

Volkswagen Segera Mampu Produksi 15 Juta Mobil Listrik

Volkswagen mengumumkan akan memiliki kapasitas untuk membangun hingga 15 juta mobil listrik selama beberapa tahun ke depan, berdasarkan laporan Reuters…

Pemasangan Listrik Gratis - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centgre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

2 Desember 2018, boleh jadi adalah hari istimewa untuk warga Bantarjati Atas, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, hari itu mereka…

Bali Masuk dalam Daftar 10 Water Park Terpopuler Dunia

Taman bermain air atau water park, kerap menjadi pilihan masyarakat saat berwisata. Selain faktor keamanan yang terjamin, water park bisa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…