Sinergikan Komponen Bangsa

Rabu, 19/10/2011

Oleh:Fajrul Laziman

Peneliti Sultan Institut

Membangun National Economic Incorporated atau pembangunan ekonomi nasional secara terpadu juga dapat dipahami sebagai bagaimana mensinergikan seluruh komponen bangsa untuk kemajuan perekonomian nasional. Pemerintah saat ini melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) diharapkan menjadi 10 negara besar di dunia pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita berkisar US$14.250 sampai dengan US$15.500.

Belajar dari Korea Selatan, kini sudah menempati urutan ke-10 sebagai negara terkaya di dunia dengan income perkapita sebesar US$20.000. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia kini baru US$3.004. Padahal 1960-an pendapatan per kapita Korea Selatan sebanding dengan Indonesia dan Ghana kurang lebih sebesar US$100.

Saat krisis global makin memburuk tampaknya target pertumbuhan ekonomi besar kemungkinan direvisi. Namun hingga saat ini pemeritah belum memiliki rencana tersebut. Yang penting saat ini adalah bagaimana menyiapkan strategi guna menahan krisis.

Selain itu perlu segera mensinergikan potensi seluruh komponen anak bangsa untuk kemajuan perekonomian nasional dengan mengoptimalkan modal dasar pembangunan yang dimiliki Indonesia. Intinya, keberpihakan pemerintah perlu ditingkatkan guna mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi pada inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Disamping itu, sudah waktunya pula kebijakan ekonomi yang cenderung mengarah liberalisasi ditinjau ulang. Karena peningkatan penguasaan saham asing di negeri ini cukup mengejutkan. Berdasarkan catatan, penguasaan asing pada sektor pertambangan di negeri ini mencapai 75%. Pada industri minyak, 75% pengelolaannya adalah modal asing, melibatkan 16 perusahaan asing sebagai operator. Pada industri batu bara, ada perusahaan pengelola yang sahamnya antara 55% dan 100%. Sementara sektor perbankan, konsentrasi kepemilikan asing juga makin meningkat, dari 47,02% pada 2008 menjadi 50,06% pada 2010.

Menyangkut soal daya saing produk di pasar bebas, termasuk ACFTA, pemerintah mesti serius melindungi pasar domestik dengan tindakan pengamanan (safeguard), antidumping dan standardisasi produk impor . Dengan potensi menciutnya pasar ekspor akibat resesi dan krisis global, maka kedepan ancaman membanjirnya produk impor akan semakin serius dan dapat membuat industri dan usaha lokal gulung tikar. Apalagi kebijakan proteksi yang sudah diatur oleh World Trade Organization (WTO).

Toh, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan. PP ini merupakan revisi atas PP Nomor 34 Tahun 1996. PP baru ini dinilai dapat mempercepat penerapan safeguard dan antidumping, karena mengatur tentang tenggat waktu saat investigasi hingga penerbitan keputusan pengenaan bea masuk tambahan dan tindakan pengamanan perdagangan.