NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) melakukan penandatanganan tiga kontrak bendungan senilai Rp1,8 triliun dengan para pelaksana proyek itu di Jakarta, Selasa (24/11). Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Mudjiadi, sesaat sebelum penandatangan, menyebut, selain ketiga bendungan tersebut ditandatangani juga satu paket pekerjaan pengerukan dan pengendalian sedimen Danau Limboto di Kabupaten dan Kota Gorontalo (Gorontalo) senilai Rp236,94 miliar.

Dia merinci ketiga pekerjaan bendungan tersebut adalah pekerjaan pembangunan dan supervisi Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang (Banten), pekerjaan pembangunan Bendungan Utama dan Spillway Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (NTB) dan pekerjaan pembangunan dan supervisi Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu (NTT). "Dengan tiga kontrak ini, maka semua 13 kontrak bendungan di tahun 2015 sudah diteken, karena pembangunan bendungan ini 2 minggu sekali dipantau oleh istana,” katanya.

Kementerian PUPR selama lima tahun dari ditargetkan untuk mengerjakan 65 bendungan dan dari jumlah itu 16 bendungan meneruskan pembangunan pemerintah sebelumnya dan 49 merupakan pekerjaan baru pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dari 49 tersebut pada 2015, ditargetkan mulai dibangun 13 bendungan dan di tahun 2016 mulai dibangun 8 bendungan. Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Kementerian PUPR Imam Santoso menambahkan, dengan penandatanganan ketiga bendungan tersebut maka pada tahun ini, dari target 13 bendungan baru itu telah dituntaskan kontraknya dan sedang dalam proses pembangunan.

Perhatikan K3 Dirjen SDA Mudjiadi mengatakan bahwa setiap kontraktor pada proyek bendungan tersebut diwajibkan untuk menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). "Setelah kontrak ini dilaksanakan, dalam satu minggu ke depan, para kontraktor harus mengamandemen kontrak K3 dengan memasukkan aspek K3 ke dalam 'pay item'. Jadi, tidak ada alasan lagi kalau kondisi di lapangan kotor dengan alasan tidak ada biaya,” tegas Mudjiadi.

Selain itu, tambah Mudjiadi, untuk aspek keselamatan, jika terdapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa maka team leader akan dikenai hukuman dan tidak diperbolehkan untuk mengerjakan pekerjaan Ditjen SDA selama dua tahun.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mudjiadi mengatakan, hingga 5 tahun mendatang sedikitnya ada 49 waduk atau bendungan baru yang akan dibangun. 13 diantaranya dimulai pembangunannya pada tahun 2015. Sedangkan tahun 2016 ada 8 waduk baru yang akan dibangun. Ia mengatakan, dari 13 bendungan yang dimulai pembangunannya tahun 2015 ini, perkembangan pembangunan yang paling mencolok adalah Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Yang di atas ekspektasi (melebihi harapan) kita itu Raknamo. Karena pekerjaannya di kebut. Sekarang masih bergulir," tutup dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keseriusannya membangun infrastruktur dalam negeri, dan juga menggenjot ekonomi di daerah. Banyak infrastruktur di mulai dengan pemancangan tiang pertama atau groundbreaking. Ia menegaskan, proyek ini pasti ditindaklanjuti dan tidak hanya berhenti pada seremonial groundbreaking saja. Saat pidato di Rakernas Partai Nasdem, Jokowi menegaskan tiap proyek yang sudah groundbreaking sudah ada progres dan kemajuannya. ‎