Demi Kepentingan Nasional, Reshufle Tim Ekonomi

NERACA

Jakarta----Reshufle tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II sebaiknya ditujukan untuk kepentingan nasional. Sehingga menteri yang membuat policy menggunakan paradigma baru. “Harus ada perubahan paradigma ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Ke depan, tantangan kita semakin mengkhawatirkan jika tidak dari sekarang ada pembenahan-pembenahan. Mulai dari paradigmanya, sampai orang-orang yang memegang policy ekonomi,” kata ekonom Econit, Hendri Saparini kepada wartawan di Jakarta

Menurut Hendri Saparini, reposisi menteri ini harus mendorong perbaikan kinerja dan kredibilitas kabinet yang saat ini sudah merosot tajam. Khususnya perbaikan di tim ekonomi. “Tim ekonominya juga harus dipastikan bukan orang-orang yang sudah terkontaminasi kepentingan asing. Namun, itu semua kembali ke Presiden sendiri, reshuffle ini harus dengan pertimbangan untuk menjawab ketidakpuasan publik selama ini kepada pemerintah,” tambahnya

Lebih jauh kata Hendri, kebijakan ekonomi nasional saat ini sangat jauh dari amanat konstitusi, namun ini tidak disadari oleh para stakeholders negeri ini. Sektor-sektor strategis, seperti sumber daya alam dan BUMN, satu per satu mulai jatuh ke tangan asing. "Kebijakan ekonomi liberal terjadi sejak lama karena sangat jelas tidak menomorsatukan kepentingan nasional. Pemerintah juga tidak punya strategi perdagangan yang mementingkan kepentingan nasional. Sehingga tidak heran jika kebijakan perdagangan sangat proasing dan membuka peluang asing menguasai aset-aset strategis,” terangnya.

Hendri menegaskan salah satu pejabat kabinet yang bertanggung jawab atas sektor penanaman modal, dengan gagah berani pernah menawarkan visi baru nasionalisme ekonomi Indonesia, namun visi itu justru proasing.

Intinya, lanjut Hendri, visi itu menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak perlu lagi memfokuskan pada kepemilikan pemerintah terhadap aset-aset negara. Selama, itu bisa mendatangkan uang, sah-sah saja jika kepemilikan atas suatu aset negara dipegang oleh pihak asing. “Ke depan, aset-aset strategis kita bakal banyak yang lepas ke tangan asing. Makanya para pengambil kebijakan ini harus dikoreksi. Selain itu, undang-undang sektor perdagangan dan pasar modal juga harus dikoreksi. Jangan sampai undang-undang kita justru membuka peluang penguasaan asing terhadap sektor energi, perkebunan, tambang dan lain-lain,” tandasnya

Di sisi lain, riuh-rendahnya kabar reshuffle kabinet ini ditingkahi juga dengan beredarnya isu gerakan zig-zag beberapa menteri yang berupaya mencuri simpati presiden.

Mulai dari yang menggenjot iklan layanan publik mengenai prestasinya, sampai dengan yang mencoba menawari fasilitas sekolah ke luar negeri untuk keluarga presiden. Menurut sumber, menteri yang cari perhatian dengan cara ini memang mempunyai kedekatan khusus dengan keluarga Cikeas dan sudah bukan rahasia lagi di kalangan kabinet. **cahyo

BERITA TERKAIT

Isi Kekosongan Wagub DKI Perlu Peran Elit Nasional

Isi Kekosongan Wagub DKI Perlu Peran Elit Nasional NERACA Jakarta - Kekosongan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta diduga karena belum…

Kota Sukabumi Masuk Nominasi Pengelolaan JDIH Terbaik Nasional

Kota Sukabumi Masuk Nominasi Pengelolaan JDIH Terbaik Nasional NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi masuk dalam nominasi pengelolaan Jaringan…

Awasi Sektor Keuangan, KPK Bentuk Tim Forensik

  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk tim akuntansi forensik untuk mengawasi aliran dana pada sektor keuangan,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

LG Catatkan 1.000 Unit Penjualan Mesin Cuci Laundry

    NERACA   Jakarta - PT LG Electronics Indonesia berhasil mencatatkan penjualan 1.000 unit mesin cuci laundry sejak dimulai…

Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan…