NERACA

Bogor - Presiden Joko Widodo menunjuk beberapa menteri untuk menangani kerja sama dengan luar negeri yang berkaitan dengan investasi, perizinan, serta menyangkut negara tersebut. "Presiden sudah memutuskan menteri-menteri yang diberi tanggung jawab tambahan sebagai penghubung untuk masing-masing negara," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat konferensi pers usai Sidang Kabinet di Istana Bogor, Jabar, Senin (23/11).

Pramono mengungungkapkan bahwa para menteri itulah yang diminta untuk menyelesaikan apabila ada persoalan hal yang berkiatan dengan investasi, perizinan, hal-hal yang menyangkut negara itu. Presiden menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk jadi menteri penghubung dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil untuk jadi penghubung dengan Jepang, Menteri BUMN Rini M Soemarno jadi menteri penghubung dengan Tiongkok.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditunjuk jadi penghubung dengan Amerika Serikat dan Amerika Selatan. "Dalam pelaksanaannya, Menteri Susi akan berbagi tugas dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara," paparnya. Sedangkan Menteri Perdagangan Thomas Lembong akan menjadi penghubung kerja sama dengan negara-negara di kawasan Eropa, Menteri Perhubungan Iqnatius Jonan menjadi penghubung kerja sama dengan India.

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan ditunjuk menjadi penghubung dengan Singapura dan penghubung dengan Malaysia dipercayakan kepada Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli. Menteri Pertanian Amran Sulaiman ditunjuk menjadi penghubung Indonesia dengan Thailand dan Vietnam serta negara ASEAN di luar Singapura dan Malaysia.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan perekonomian Indonesia bakal semakin terikat dengan dunia. Itu terlihat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional sudah dan akan diikuti Indonesia. Maka dari iru, ia mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Perdagangan Luar Negeri. Itu bisa jadi penggabungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. "Saya rasa diperlukan Kementerian Perdagangan Luar Negeri, pegabungan kementerian luar negeri dan perdagangan. Karena informasi ke depan harus luar negeri," tegasnya.

Menurutnya, pembentukan itu bisa meningkatkan fokus pemerintah dalam memersiapkan Indonesia memasuki era liberalisasi ekonomi. "Penggabungan dua kementerian ini untuk mempertegas fungsi negosiasi dan kerjasama dalam perdagangan luar negeri. Permasalahan industri dalam negeri diserahkan kepada Kementerian Perindustrian."

Dalam kesempatan sama, mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengungkapkan, Indonesia tak bisa menghindar kerja sama perdagangan internasional, semacam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Trans-Pasific Partnership (TPP). Pemerintah diharapkan melakukan antisipasi. "Perdagangan luar negeri sudah tidak dapat dihindari," ujarnya.