NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menyatakan program keuangan berkelanjutan yang diusung oleh pihaknya sangat sesuai dengan butir-butir tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). "Program keuangan berkelanjutan OJK sangat sesuai dengan butir-butir SDGs. Ini peluang besar bagi seluruh industri jasa keuangan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam seminar internasional bertajuk 'Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals', Jakarta, Senin (23/11).

Muliaman menjelaskan peluang tersebut adalah kesempatan bagi industri jasa keuangan untuk turut mendukung dan menyukseskan pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam bentuk kerja sama regional dan global. OJK sendiri telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang berisi pedoman dan arah pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Roadmap ini bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan berkelanjutan dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan di Indonesia," ujarnya.

Program keuangan berkelanjutan, lanjutnya, tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki multiplier effects tinggi. "Seperti sektor energi, infrastruktur, industri pengolahan, pertanian dan UMKM juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan di lndonesia. Hal ini tentunya akan mengubah cara pandang dan tindakan yang diambil dari lembaga jasa keuangan yang akan mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya," katanya.

Muliaman juga mengharapkan seminar internasional ini juga diharapkan bisa menjadi forum yang mampu melihat potensi Roadmap Sustainable Finance di ASEAN dan mencari peluang implementasi pembiayaan berkelanjutan di negara-negara ASEAN.

Selektif Pembiayaan 

Selain itu, OJK berharap agar industri jasa keuangan atau IJK berlaku selektif pada industri yang akan dibiayainya sebagai langkah awal menuju ekonomi berkelanjutan. "IJK harus melakukan screening kepada setiap industri yang akan dibiayainya sebagai langkah awal ekonomi berkelanjutan," kata Muliaman. Seleksi tersebut, kata Muliaman, karena langkah awal menuju ekonomi yang berkelanjutan tersebut dapat dimulai dengan pelaksanaan pembiayaan pada industri-industri yang telah menerapkan manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial dalam melakukan kegiatannya.

Hal tersebut, menurut Muliaman, karena sesuai dengan fungsi intermediasi yang dijalankan oleh industri jasa keuangan, sektor keuangan berperan penting sebagai agen yang mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Terutama pendanaan kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effects yang besar dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, untuk menghindari bubble economy, sektor finansial harus berjalan seiring dengan sektor riil," ujar dia.

Bank juga, kata Muliaman, didorong untuk meningkatkan profitnya melalui sektor-sektor yang memiliki dampak luas (multiplier effect) yang tinggi sehingga nantinya dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan sesuai program keuangan berkelanjutan yang digagas OJK itu. Program keuangan berkelanjutan tersebut, katanya, tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki multiplier effects tinggi.

"Seperti sektor energi, infrastruktur, industri pengolahan, pertanian dan UMKM juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan di lndonesia. Hal ini tentunya akan mengubah cara pandang dan tindakan yang diambil dari lembaga jasa keuangan yang akan mengintegrasikan prinsip-prinsp keuangan berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya," katanya.

Muliaman juga mengharapkan seminar internasional ini juga diharapkan bisa menjadi forum yang mampu melihat potensi Roadmap Sustainable Finance di ASEAN dan mencari peluang implementasi pembiayaan berkelanjutan di negara-negara ASEAN.