Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Tetap Memikat

NERACA

Jakarta—Kondisi dan posisi makro ekonomian Indonesia dinilai banyak kalangan asing masih menarik dibanding perekonomian negara-negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Apalagi terungkap rasio utang dan GDP (Pendapatan per Kapita) sekira 25%-26%.

"Kita ini berbeda dengan perekonomian di negara-negara lain yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan kepada wartawan di Jakarta,12/10

Lebih jauh mantan Komisaris Pertamina ini berharap pada 2014 mendatang rasio utang pemerintah terhadap GDP bisa turun mencapai 20%. Bahkan langkah Bank Indonesia (BI) yang menurunkan tngkat suku bunga acuannya menjadi 6,5% dianggap sebagai langkah bijak terkait upaya antisipasi krisis global. "Perilaku pemerintah, seperti menurunkan BI rate di posisi 6,5% juga akan menambah keyakinan dan kapasitas kita bahwa ke depan kita bisa terus mengendalikan inflasi,”tambahnya.

Tentu saja, kata Gita, kebijakan BI sangat menguntungkan dibanding dengan beberapa negara ASEAN lainnya. “Sejak Februari lalu, kita baru naikkan BI rate dua kali, ini berbeda dengan Malaysia dan Singapura yang sudah lebih dari dua kali," tegasnya.

Modal besar Indonesia ke depan, lanjut Gita, adalah jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan didominasi dengan angkatan kerja yang besar sampai 2025. Hal ini, berbeda dengan struktur demografi di Hong Kong yang kebanyakan merupakan golongan usia lanjut. "Tidak salah kalau ada beberapa pihak yang menyebut bahwa ekonomi Indonesia akan menjadi lima negara dengan terkuat di dunia dengan GDP mencapai USD30 ribu di 2030 mendatang," tukasnya.

Menyinggung soal utang, Gita memprediksi rasio utang terhadap PDB Indonesia akan berada di bawah angka 20% pada 2014. "Penurunan rasio utang 2014 ada kemungkinan akan turun di bawah 20%, sekarang kan 25%-26%," jelasnya

Gita menambahkan hal ini bisa terjadi karena semakin menurunnya utang pemerintah dan juga karena meningkatnya PDB Indonesia. “Dua-duanya dong. Ya utang mungkin di level yang sama tapi yang pasti di bawahnya makin gere (pembaginya) yaitu PDB," imbuhnya

Sementara itu, pemerintah kembali memperbesar jumlah utang senilai Rp790 miliar, dari penerbitan dua Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal sebagai Sukuk Negara. Dari lima seri SBSN yakni, IFR0007 (reopening), IFR0010 (reopening), SPN-S 12042012 (new issuance), PBS-0001 (new issuance) dan PBS-0002 (new issuance), pemerintah mendapatkan total penawaran sebesar Rp3,046 triliun.

Namun, sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang.

Maka pemerintah memutuskan untuk memenangkan Rp790 miliar yang berasal dari dua SBSN yakni IFR0010 dan SPN-S 12042012.

Adapun rincian dari ke dua SBSN tersebut yakni, seri IFR0010 memiliki yield 7,99% dengan tingkat imbalan 10 persen. Jumlah nominal yang dimenangkan untuk seri ini sebesar Rp370 miliar, jatuh tempo pada 15 Februari 2036, sementara setelmen akan dilakukan pada 13 Oktober 2011 dengan bid-to-cover-ratio sebesar 2,82%.

Sementara untuk SPN-S 12042012 memiliki yield 7,99% dengan tingkat imbalan 10 persen. Jumlah nominal yang dimenangkan untuk seri ini sebesar Rp294 miliar, jatuh tempo pada 12 April 2012, sementara setelmen akan dilakukan pada 13 Oktober 2011 dengan bid-to-cover-ratio sebesar 3,49%. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ikhtiar Melihat Indonesia-Tiongkok Secara Benar

Oleh: Edy M Yakub Melihat dan mendengar adalah dua kata yang berbeda dan perbedaan keduanya juga mengandung makna yang sangat…

BPS Nilai Mulai Terjadi Pemerataan di Indonesia

    NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini…

Infrastruktur Pondasi Ekonomi

Fakta pengalaman pembangunan di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…