Renegosiasi Kontrak Karya Masih Alot

NERACA

Jakarta - Pemerintah terus mendekati secara persuasive terhadap sejumlah perusahaan tambang di dalam negeri terkait proposal renegosiasi kontrak karya. Namun hingga saat ini renegosiasi tampaknya masih a lot. Karena sejumlah perusahaan tambang masih ngotot menolak. "Pemerintah akan bersungguh-sungguh merealisasikan amanah itu dan mengajak investor untuk memanfaatkan peluang baru di Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah," kata Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh kepada wartawan di Jakarta,5/10

Menurut Darwin, renegosiasi adalah amanat rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Alasanya renegosiasi ini dilakukan dengan berdasarkan pada UU No. 4 tahun 2009 terkait Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut, mulai 2014 perusahan tambang tak boleh mengekspor bahan tambang mentah ke luar negeri. "Jadi buat yang belum renegosiasi, kita optimistis. Apabila rakyat sudah berkehendak, maka semua pihak pasti akan mendukung," ucapnya

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah berniat untuk melakukan renegosiasi kontrak karya. Ada beberapa kewajiban yang akan ditekankan pemerintah dalam kontrak baru pertambangan yaitu mulai dari pembagian royalti, kewajiban memproses di dalam negeri, perpanjangan/perluasan kontrak, aturan divestasi saham, dan lain sebagainya.

Bahkan pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Namun Freeport secara tegas telah menyatakan menolak rencana pemerintah tersebut karena menilai kontraknya sudah cukup adil bagi pemerintah Indonesia. "Kami yakin bahwa kontrak kami cukup adil bagi setiap pihak dan menghasilkan kontribusi cukup besar bagi pemerintah, jika dibanding dengan negara penghasil utama bahan tambang lainnya di dunia," tutur General Superintendent Corporate Communications PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait.

Mengutip situs detikfinance, terdapat 3 sikap perusahaan tambang atas rencana renegosiasi tersebut yakni: setuju, setuju sebagian, dan menolak. Menurut data tersebut, perusahaan tambang yang tidak setuju renegosiasi kontrak karya adalah, Freeport Indonesia Co, PT Irja Eastern Minerals Co, PT Nabire Bakti Mining, PT Pasik Masao.

Sementara perusahaan yang setuju terhadap proposal renegosiasi kontrak karya antara lain, PT Karimun Granite, PT Koba Tin, PT Gorontalo Sejahtera, PT Agincourt Resources, PT Iriana Mutiara Mining, PT Tambang Mas Sable, PT Avocet Bolaan Mongondow, PT Tambang Mas Sangihe, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kumamba Mining, PT Gorontalo Minerals,.

Sedangkan perusahaan yang setuju sebagian antara lain, PT International Nickel Indonesia, PT Indo Muro Kencana, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Kasongan Bumi Kencana, PT Natarang Mining, PT Mearest Soputan Mining, PT Paragon Perdana Mining

PT Nusa Halmahera Minerals, PT Kalimantan Surya Kencana, PT Citra Palu Minerlas, PT Tambang Tondano-Nusaja, PT Woyla Aceh Mineral, PT Iriana Mutiara Indeburg

PT Dairi Prima Mineral, PT Gag Nikel, PT Galuh Cempaka, PT Pelsart Tambang Kencana, PT Mindoro Tiris Emas, PT Sumbawa Timur Mining, PT Weda Bay Nickel. **cahyo

BERITA TERKAIT

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

Sinkronisasi Pusat – Daerah Masih Jadi Hambatan Investasi

      NERACA   Jakarta - Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah…

Berkah Perang Dagang - Sat Nusapersada Raih Kontrak Pegatron

NERACA Jakarta – Dibalik dampak perang dagang antara Amerika dan China, PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) meraih berkah dengan memperoleh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…