NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, kabar pencopotan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim sangat kental dengan muatan politisnya. Komjen Budi Waseso yang melakukan penggeledahan di ruangan Dirut Pelindo II, Richard Joost Lino, telah dianggap mengganggu situasi ekonomi.

"Jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo. Ganti Jaksa Agung," kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu (2/9).

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Menurutnya, tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi.

"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," tutur dia.

Presiden, kata Fadli, harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.

Apalagi jabatan terkait penegakan hukum, presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik."Disini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," ujar dia.

Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo menilai, sebagai penegak hukum, Kejaksaan seharusnya berani menangkap seluruh konglomerat Indonesia, jika mempermasalahkan pembelian aset murah BPPN.

Sejatinya, dia mengaku belum tahusecara jelas masalah pembelian piutang yang melibatkan Victoria Securities Indonesia (VSI) seperti tuduhan Kejagung."Tapi kalau alasan ditangkapnya karena beli harga murah maka hampir semua konglomerat di Indonesia harus ditangkap. Karena hampir semua beli barang BPPN dengan harga murah baik langsung ataupun tidak langsung," kata Drajad  di Jakarta, Senin (31/8).

Menurut dia, pembelian aset murah harus dipidanakan, karena permainan harganya yang tidak masuk akal. Jika, satu perusahaan dipersoalkan maka semuanya juga jadi persoalan. Terutama, BPPN harus dibongkar semua data-datanya."Saya nggak tahu Kejaksaan Agung punya bukti apa. Tapi kalau hanya karena dia beli dengan harga murah maka akan banyak yang harus ditangkap," tegas dia.

Selain itu, Drajad menyebutkan semua aset BPPN yang dijual murah merugikan negara. Ia juga mempertanyakan Kejagung yang begitu dalam mempersoalkan masalah tersebut hanya pada satu perusahaan."Nggak tahulah. Kenapa Kejagung ambil satu itu. Kalau dia konsisten temen dekat dia ambil juga," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Pemuda Penyelamat Aset Negara, Martin Darlian mengatakan penanganan kasus cessie Victoria Securities International Corporation bisa menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan korupsi yang lebih besar lagi.

Martin meyakini akan ada skandal perampokan aset BPPN Tahun 2003 yang lebih besar lagi dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun."Kejagung harus menuntaskan seluruh skandal perampokan aset ini dan tentunya dengan memeriksa seluruh elit politik parpol, pejabat BPPN dan konglomerat yg menikmati uang haram tersebut tanpa politik tebang pilih," kata Martin dalam keterangan persnya, Selasa (1/9).

Menurutnya, pengusutan kasus yang lebih besar dari kasus cessie menjadi penting bagi Kejagung untuk menepis anggapan publik bahwa Kejagung sebagai alat politik kelompok tertentu.

Martin menjelaskan, tugas Kejagung saat ini adalah membongkar seluruh skandal jual murah aset BPPN 2003 yang saat itu presiden dijabat oleh Megawati Soekarnoputri."Perlu juga Megawati diminta keterangannya sebagai penanggung jawab atas obral murah aset tersebut," ungkap dia.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, jika Budi Waseso dicopot karena dianggap mengganggu stabilitas ekonomi nasional, maka langkah itu patut disesalkan di tengah getolnya negara memerangi praktik korupsi. Kam