Oleh: Rusli Abdulah

Peneliti INDEF

Perwujudan pertumbuhan ekonomi 5,2% di akhir tahun akan sulit terwujud. Setidaknya di sisa dua kuartal tahun ini pertumbuhan ekonomi harus tumbuh sebesar 5,7% di setiap kuartal. Sebuah target yang sangat berat untuk dicapai. Namun demikian, masih ada harapan untuk menjaga pertumbuhan dengan memanfaatkan tiga sumber pertumbuhan yang tersisa. Pertama, konsumsi; kedua investasi dan ketiga belanja pemerintah. 

Konsumsi rumah tangga menjadi tulang punggung perekonomin Indonesia di tahun 2015. Alasannya adalah konsumsi rumah tangga dalam struktur Produk Domestik Bruto Indonesia menyumbang porosi 55,4% (rata-rata kurun waktu tahun 2010-2014). Besaran porsi tersebut menjadi penyumbang sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 2% hingga 3%. Jadi apabila pemerintah hanya menjaga konsumsi tetap stabil maka pertumbuhan ekonomi berkisar pada 2%-3%. Oleh karenanya, sangat penting bagi pemerintah untuk pemerintah harus menjaganya dengan baik.

Setidaknya otoritas fiskal dan moneter harus bersama-sama menjaganya. Ketika otoritas moneter terbatas dalam menggunakan suku bunga dalam menjaga konsumsi, dikarenakan saat ini suku bunga lebih dipergunakan untuk menjaga nilai tukar, maka kebijakan non bunga sudah tepat. Pelonggaran loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) harus dioptimalkan.

Di sisi lain, otoritas fiskal harus menjaga konsumsi melalui misalnya bantuan-bantuan sosial semisal raskin, program keluarga harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Lebih lanjut, kedua otoritas tersebut dihadapkan pada tantangan bagaimana mengendalikan harga-harga.

Selama Januari – Juli  2015, akumulasi inflasi m-t-m memang baru mencapai 1,90%. Namun inflasi bahan makanan menjadi sumber tekanan sangat tinggi. Inflasi harga barang yang bergejolak sejak Mei, Juni dan Juli masing-masing sebesar 1,52%, 1,74% dan 2,13%. Bahkan secara tahunan pada bulan Juli inflasi bahan makanan (volatile food) telah mencapai 8,28% (yoy).

Dua sumber pertumbuhan terakhir, yakni investasi dan belanja pemerintah harus benar-benar dipastikan implementasinya. Pemerintah harus bisa menarik investor agar menginvestasikan dananya dalam bentuk investasi langsung, FDI (foreign direct investment), bukan portfolio.

Terakhir, terkait dengan belanja pemerintah yang menyumbang porsi 9%-an dalam pembentukan Produk Domestik Bruto, pemerintah harus memastikan adanya penyerapan anggaran yang cepat dan tepat. Tujuannya jelas, agar multiplier ekonomi terwujud. Lebih jauh, perlu adanya perubahan paradigma pelaporan kegiatan penyerapan anggaran pemerintah dari yang hanya bersifat ketentuan administratif menuju ke arah paradigma impact evaluation.