NERACA

Jakarta - Asian Development Bank (ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk memberi konsultasi bersama dalam kerjasama pemerintah-swasta (KPS). MOU ini merupakan wujud kerangka konsultasi pertama antara ADB dan pihak infrastruktur Indonesia.

Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran pendanaan sektor swasta bagi proyek-proyek infrastruktur penting, dengan mendukung proyek-proyek yang layak menurut standar perbankan melalui jasa konsultasi transaksi (transaction advisory services). MOU ditandatangani oleh Steven Tabor selaku Direktur ADB untuk Indonesia, dan Emma Sri Martini selaku Presiden Direktur PT SMI.

“PT SMI telah membuktikan kepemimpinannya dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Menyatukan pengalaman lokal PT SMI dan keahlian global ADB dalam kerjasama pemerintah-swasta ini akan membantu menghasilkan kesepakatan yang lebih baik dan memberikan nilai lebih besar bagi masyarakat,” ungkap Steven Tabor seperti dalam keterangan resminya, Kamis (27/8).

PT SMI, yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, memainkan peran aktif dalam menghasilkan pembiayaan infrastruktur, dan juga dalam menyiapkan proyek infrastruktur serta memberikan layanan konsultasi. PT SMI juga mendukung agenda pembangunan infrastruktur pemerintah melalui proyek-proyek KPS. Sesuai ketentuan MOU, PT SMI bersama ADB akan menyediakan konsultasi independen bagi seluruh lapisan pemerintah terkait KPS. Kemitraan ini memungkinkan keduanya bekerja sama untuk membantu pemerintah untuk merancang struktur KPS yang menarik bagi sektor swasta, dan untuk mengelola proses penawaran KPS selanjutnya.

Kerjasama ini juga akan membantu sektor publik untuk dapat memperkirakan potensi aliran pendapatan dari sebuah proyek, mewujudkan praktik-praktik terbaik internasional bagi KPS, dan membangun kapasitas KPS di seluruh Indonesia.

ADB sudah sejak lama mendukung upaya negara-negara di kawasan Asia untuk meningkatkan kerangka KPS. Pada 1 September 2014, ADB membentuk Kantor Kerjasama Pemerintah-Swasta yang memberi konsultasi transaksi independen mengenai suatu kesepakatan, serta membantu berbagai negara meningkatkan kerangka hukum, regulasi, dan pengetahuan KPS-nya.

Sejak saat itu, ADB telah menandatangani mandat konsultasi dengan Kementerian Transportasi dan Komunikasi Filipina untuk sebagian dari Proyek Jalur Kereta Utara-Selatan senilai $3,8 miliar, yang merupakan proyek KPS terbesar saat ini yang akan ditenderkan di Filipina. ADB juga telah memulai program penting konsultasi bersama dengan 8 bank pembiayaan proyek global terkemuka
.
ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 anggota – 48 di antara berada di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Pada 2014, keseluruhan bantuan ADB mencapai $22,9 miliar, termasuk pembiayaan bersama (cofinancing) senilai $9,2 miliar.