NERACA

Sukabumi  - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Adjo Sarjono, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Zaenal Mutaqin dinilai tidak peka terhadap peristiwa penipuan bermodus APBN-P yang melibatkan seorang kepala sekolah.  Hingga sekarang, belum ada tanda-tanda, AA yang telah dilaporkan Pepen ke Polres Palabuhanratu, untuk dipanggil guna mengklarifikasi issu tersebut.

“Padahal, kasus ini bisa mencoreng nama baik lembaga dan pemerintahan Kabupaten Sukabumi di mata masyarakat,”ungkap Ketua LSM Jambe, Bambang Rudianto kepada Neraca, Minggu (2/10), melalui pesawat seluler.

Seperti diberitakan Neraca, AA sebagai PNS di Kabupaten Sukabumi diduga melakukan penipuan dengan modus pencairan dana APBN P 2011 untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi. Dari setiap sekolah, dia menarik dana puluhan juta rupiah. Ternyata dana APBNP itu tak kunjung cair. Dia dilaporkan ke polisi setempat.  

 Bambang mengatakan, terhitung beberapa pekan terakhir ini AA sudah tidak melaksanakan tugasnya sebagai PNS maupun Kepala Sekolah. Sehingga bisa dikategorikan merugikan negara dan masyarakat khususnya anak didik.

Seharusnya, kata Bambang, Sekda Pemkab Sukabumi setelah mendapatkan informasi ada PNS yang dilaporkan ke Polisi mengklarifikasi Kepala Dinas yang bersangkutan, dan apabila terbukti menurunkan inspektorat untuk mencari atau mengumpulkan infornmasi soal kebenaran tersebut,

 "Saya kira sudah selayaknya Sekda meminta Inspektorat turun guna mencek kebenaran itu. Kalau didiamkan begini, maka akan semakin banyak pertanyaan dari masyarakat. Kenapa AA tidak mendapatkan peringatan, tetapi kalau PNS yang lain langsung di panggil dan diproses. Ada apa gerangan dibalik ini semua,"ujar dia.

Jangan sampai, kata Bambang masyarakat meragukan kepemimpinan Sekda yang terkenal tegas saat  menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Masyarakat mungkin mengetahui kiprah Sekda saat menjabat Kepala BKD. Terkenal tegas dalam menindak PNS yang nakal dan mangkir.

 Bambang menegaskan, APBN-P gate yang melibatkan oknum pendidik ini harus dituntaskan secepat mungkin, baik secara hukum maupun disiplin. Ini, kata dia menandakan bahwa masih ada PNS yang nyambi jadi calo proyek dan mengenyampingkan pekerjaannya.

Sementara Sekda Adjo Sardjono, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, belum memberi tanggapan apapun.