NERACA

Jakarta - Bank Dunia menyambut baik dan mendukung konsensus negara-negara anggota PBB terkait Sasaran Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan mengakhiri kemiskinan, mempromosikan kemakmuran, serta melindungi kondisi lingkungan hidup di dunia. "Saya memberikan selamat kepada negara anggota dan PBB terhadap konsensus menakjubkan ini," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (4/8).

Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan kelanjutan dari Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs). SDGs akan diadopsi di New York, September 2015. Sasaran tersebtu dinilai sebagai hal yang mewakili kesempatan bersejarah untuk meletakkan arah baru bagi pengembangan global untuk jangka waktu 15 tahun mendatang. "SDGs berfokus pada masyarakat, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang menyediakan jalan pembangunan komprehensif dan kokoh untuk diikuti dunia selama 15 tahun berikut," katanya.

Dokumen yang dihasilkan yang bertajuk "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan)" merupakan pencapaian penting yang terbangun dari kesuksesan MDGs yang juga dinilai berandil penting dalam mengurangi separuh tingkat kemiskinan ekstem global antara 1990 hingga 2010. "Konsensus merupakan langkah besar ke depan, tetapi kerja nyata terbentang di depan," ucap Jim Yong Kim.

Pihaknya ingin bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk mencapainya. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di Indonesia Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan tantangan bangsa saat ini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan di berbagai aspek, khususnya pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

"Tantangan kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan kita yang kuat, bagaimana keadilannya, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana mengurai kemiskinan. Itu selalu tantangan kita selama 70 tahun seperti itu," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (3/8).

Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang selalu diperingati setiap 17 Agustus, harus dimaknai sebagai momentum untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara-negara sahabat.

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla merancang sembilan program pembangunan yang disebut Nawa Cita untuk membawa Indonesia ke arah perubahan lebih baik yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu poin program Nawa Cita tersebut adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.