NERACA

Jakarta - Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) Nova Hakim menuding Direktur Utama Pelindo II RJ Lino berbohong soal perpanjangan konsesi dan pendapatan pegawai JICT. "Biaya pegawai JICT itu cuma 22 % dari pendapatan dan paling efisien sepelabuhan Tanjung Priok. Kami punya data itusemua,” tegas Nova Hakim di Jakarta, Minggu (2/8).

Nova menantang Dirut Pelindo II berbicara berdasarkan data. Dia menyesalkan sikap arogan Lino yang sering mengaburkan substansi dan main pecat karyawan saat mengkritisi perpanjangan konsesi JICT. Pemecatan tersebut terbukti telah mengganggu kondusivitas dan ekonomi nasional. Terlebih lagi persetujuan Menteri BUMN maupun Menteri Perhubungan terhadap perpanjangan konsesi belum ada dan negara berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar. 

Nova mengatakan serikat pekerja sudah melakukan kajian komprehensif tentang perpanjangan konsesi JICT yang bisa menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan USD 3,2 miliar dalam jangka waktu 20 tahun. "Karena aksi korporasi Pelindo II kita kehilangan potensi revenue USD 3,2 miliar atau USD 160 juta per tahun. Ini dihitung dari pendapatan JICT dikurangi biaya operasional lalu dikalikan 20 tahun masa perpanjangan konsesi," ungkap Nova.

Sedangkan dengan perpanjangan konsesi yang dilakukan RJ Lino, Pelindo II hanya memperoleh uang muka (up front fee) USD 215 juta dari Hutchison dan uang sewa USD 85 juta per tahun. "Uang muka dari Hutchison itu nilainya sama dengan keuntungan JICT selama 2 tahun. Itu kecil sekali," ujarnya.

Nova menjelaskan lebih jauh, Pelindo II dapat uang sewa USD 85 juta per tahun atau USD 1,7 miliar dalam 20 tahun masa perpanjangan. Alhasil, jika dibandingkan dengan dikelola sendiri potensi kerugian negara sekitar USD 1,5 miliar atau kurang lebih Rp 20 Triliun dengan kurs Rp 13.000/dollar. "Uang sewa 85 juta dollar per tahun itu dibayar JICT bukan Hutchison tanpa melihat volume naik atau turun. Kami benar-benar heran dan tidak tahu maksud Pelindo II kembali melakukan privatisasi aset nasional yang sangat menguntungkan ini," tegas Nova.

Atas dasar itu, Nova ingin agar pemerintah meninjau ulang proses yang serba janggal dan merugikan negara ini. "Kami minta kepada Pak Jokowi untuk meninjau ulang perpanjangan konsesi JICT. Kami ingin ini taat UU dan transparan," ujar Nova.

Dari sisi aturan, Kementrian Perhubungan juga sudah peringatkan bahwa Pelindo II harus patuh. Pasal 82 dan 344 UU 17/2008 tentang pelayaran sudah jelas menyatakan otoritas yang berwenang melakukan konsesi dan perpanjangannya adalah Kementrian Perhubungan sebagai regulatir bukan Pelindo II. "Repotnya Dirut Pelindo II klaim sudah mendapatkan opini Kejaksaan dan mau diadu dengan UU pelayaran tersebut," kata Nova.

Direktur Utama Pelindo II R.J Lino punya hitungan berbeda. Menurut dia, negara akan diuntungkan 400 juta dollar AS dari perpanjangan hingga 2039 konsesi terminal peti kemas Jakarta Internasional Container Terminal (JICT), kepada perusahaan asal Hongkong Hutchinson Port Holdings (HPH). “Dengan saya bikin kontrak itu, negara diuntungkan 400 juta dollar. Itu komitmennya,” ujar Lino.

Bos Pelindo II itu mengungkapkan bahwa nilai konsesi JICT mencapai 265 juta dollar AS. Uang itu sudah dibayarkan HPH kepada Pelindo II. Namun demikian, angka 265 juta dollar AS yang diungkapkan Lino tak terdapat dalam Perjanjian Perubahan Terhadap Amandeman Perjanjian Pemberian Kuasa pada tanggal 5 Agustus 2014. Di dalam dokumen tersebut hanya terdapat angka 215 juta dollar AS yang kemudian diketahui sebagai nilai jual 49 persen saham JICT kepada HPH.

Disisi lain, Kementerian BUMN menegaskan akan tetap melanjutkan perpanjangan konsesi PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja sebagai operator pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok kendati mendapatkan protes keras dari kalangan serikat pekerja JICT “Tetap dilanjutkan karena pada dasarnya bicara JICT itu bicara pengiriman barang secara global, dan kita membutuhkan networking mereka,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno, beberapa waktu lalu.

Dia menilai kerja sama dengan JICT membuat networking Pelabuhan Tanjung Priok di kancah internasional menjadi lebih kuat. Alhasil, banyak kapal internasional yang bersandar di pelabuhan tersibuk se-Indonesia tersebut.