NERACA

Jakarta - Anggota DPR RI dari Komisi IV Rofi Munawar menanggapi rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah pimpinan negara ASEAN terkait penanganan kebakaran hutan. Menurut Rofi, negara harus lebih fokus pada implementasi strategis dan efektifitas pencegahan yang simultan serta sinergis antar Negara ASEAN. Karenanya Indonesia harus menjadi Pusat Pengendalian Polusi Kabut Asap ASEAN (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control).

“Permasalahan asap adalah masalah tahunan yang sering muncul. Idealnya, tindak pencegahan dapat dilakukan dengan proses monitoring secara kontinu oleh semua pihak, termasuk komunitas ASEAN. Adapun secara prinsip ASEAN telah memiliki aturan yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Sehingga secara yuridis maupun pembahasan seharusnya saat ini sudah pada tahap langkah-langkah implementasi strategis di lapangan.” ungkap Rofi Munawar, seperti dikutip dalam keterangan resminya, Senin (27/7).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berencana terbang ke Singapura dengan agenda bertemu sejumlah negara-negara Asean. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan, kepergian Presiden Jokowi untuk membahas solusi mengurangi kebakaran hutan yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.

“Kondisi cuaca kemarau di prediksi akan berlangsung lebih panjang tahun ini, karenannya perlu kesiapan yang seirus dari Pemerintah. Menurunnya jumlah titik hot spot yang di ungkapkan oleh Menteri LHK belum dapat di klaim sebagai sebuah langkah antisipasi maksimal, karena berdasarkan data dari BMKG kemarau diperikaran akan berlangsung lama dan potensi daerah dalam kemudahan terjadinya kebakaran jika ditinjau dari analisa parameter cuaca masih sangat tinggi.” tegasnya.

Rofi mengingatkan, Pemerintah harus dapat berperan aktif dan menjadi key decision maker dalam proses penanganan kebakaran hutan dalam pertemuan tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi Indonesia dalam rangka penguatan pada kapasitas daerah maupun nasional untuk siap dalam penanganan kebakaran hutan melalui program-program yang dilakukan oleh ASEAN.

Selain itu, mendorong pemerintah Indonesia secara khusus meminta komunitas ASEAN serius dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution terkait isu Corporate Criminal Liability (pertanggungjawaban pidana korporasi) yang merupakan aspek penting untuk mengatasi kejahatan terhadap lingkungan yang tidak hanya menjerat pelaku lapangan tetapi juga pada tataran perencana dan pengambil keputusan. Mengingat dalam catatan selama ini bahwa pihak yang paling merasakan benefit dari eksploitasi hutan serta pembakaran hutan adalah sekelompok pengusaha pemilik modal.

“Kita sudah pahami bahwa kebakaran hutan tidak hanya terjadi karena faktor cuaca dan alam saja, namun di dalam banyak peristiwa merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan ekspansi lahan. Ironisnya kegiatan tersebut dilakukan oleh korporasi yang tidak menutup kemungkinan dari Negara-negara ASEAN,” jelasnya.

Satelit Tera dan Aqua memantau 158 titik panas di Sumatera. Sebanyak 79 titik panas diantaranya muncul di Riau. Adapun titik api terbanyak terdapat di Bengkalis 31 titik, kemudian Pelalawan 12 titik, disusul Rokan Hilir sembilan titik, Indragiri Hilir enam titik, Rokan Hulu lima titik, Siak empat titik, Indragiri Hulu empat titik, Kampar tiga titik, dan Dumai dua titik. Dalam catatan terbaru Kementerian LHK telah menemukan hotspot yang baru muncul dibeberapa provinsi yakni, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Bengkulu yang sebelumnya tidak ada.