NERACA

Jakarta---Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 tidak memasukkan langkah-langkah konkret guna mengantisipasi dan mencegah dampak krisis global di Eropa dan AS yang diperkirakan berimbas pada perekonomian Indonesia awal tahun 2013. “Makanya saya mengusulkan, RAPBN 2012 harus dirombak signifikan,” kata ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Senin (28/9).

Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan, meski ada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Tapi belum mampu menjadi menghadapi krisis. “Sejumlah fakta seperti penurunan jumlah pengangguran dan masyarakat miskin serta peningkatan pendapatan negara dan hibah belum ideal menjadi “bantalan” krisis global,” tambahnya.

Diakui Anggito, krisis Eropa posisinya masih jauh dampaknya ke Indonesia. Karena yang terkena langsung adalah daratan Eropa terlebih dahulu. “Meski  jauh di Eropa, tapi dampaknya bisa terasa di sektor riil kita mulai tahun 2012,” paparnya.

Lebih jauh kata Sekum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini menambahkan, fundamental ekonomin Indonesia lebih baik sekarang ini. Namun bukan berarti tidak waspada terhadap serangan krisis. “Situasi kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini memang lebih baik dibanding saat krisis global 2008/2009. Tetapi sistem yang terbentuk belum memadai untuk menghadapi krisis tersebut,” jelasnya

Sayangnya, Pemerintah tidak bisa mengubah RAPBN 2012 karena telah menyerahkannya kepada DPR dan DPD. “DPR dan DPD harus melakukan perubahan atas RAPBN 2012. DPD bisa memberi masukan kepada DPR agar mengkaji RAPBN 2012 dengan referensi seberapa resikonya. Mumpung belum terlambat,” ujarnya.

 Dana perimbangan

Sementara itu, Guru besar FE UGM lainnya, Mudrajad lebih menyoroti masalah desain dana perimbangan [Dana Alokasi Umum  (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus)] dalam RAPBN 2012 belum mampu menurunkan ketimpangan antardaerah. “Dana-dana itu belum efektif meminimalisir kesenjangan,” terangnya.

Buktinya, kata Mudrajat, sejumlah daerah di kawasan timur yang kaya sumberdaya alam seperti Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, dan Riau memiliki persentase masyarakat miskin yang lebih tinggi ketimbang daerah yang miskin bahkan tidak memiliki sumberdaya alam.

Mudtajat juga mencontohkan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang bertumbuh industrinya tetapi tanpa disertai peningkatan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat lokal. Dana bagi hasil sumberdaya alam, baik minyak bumi, gas bumi, pertambangan, kehutanan, maupun perikanan, tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. “DBH sumberdaya alam justru dinikmati perusahaan asing yang kantornya di Jakarta,” ujarnya.

Ketimpangan antardaerah terlihat dari sejumlah fakta di daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan yang relatif minim sumberdaya alamnya tetapi mendapat alokasi DAK dalam APBN. “DAK tahun 2011 Rp 25,2 trilliun, meningkat dibanding tahun 2010 yang hanya Rp 21,1 triliun,” ujarnya.

Mudrajad juga mengakui bahwa Dana Otsus di Papua dan Papua Barat mengalami banyak kebocoran. Untuk mengurangi kebocoran dan indikasi korupsi, Pemerintah harus membuat aturan mengenai pengalokasian Dana Otsus. “Dananya trilyunan. Apakah sebaiknya dibagi langsung ke masyarakat atau ada mekanisme lain yang lebih baik dari yang ada saat ini?” tanyanya. **cahyo