NERACA

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan persoalan guru dan kepala sekolah (Kepsek) sangat mendesak untuk diselesaikan. "Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) guru dan Kepsek sangat memprihatinkan. Hasil UKG kita hanya 45, dari rentang nilai 1 hingga 100, yang dibutuhkan adalah 75," ujar Anies di Jakarta, Rabu (1/7).

Hasil UKG tersebut sangat jauh dari apa yang diharapkan. Anies menambahkan pihaknya akan mencoba melakukan penyusunan ulang mengenai guru. UKG bertujuan untuk pemetaan kompetensi, sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, serta sebagai bagian dari proses penilaian kinerja untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan semua standar kompetensi. "Sekarang memang belum selesai, tapi kami akan melakukan reformasi,"tambah dia.

Salah satu tujuan Kemdikbud melakukan hal itu untuk menata guru agar lebih baik. Selain itu untuk memastikan delapan standar pendidikan dapat berjalan dengan baik. "Selama ini, kami hanya fokus pada salah satunya yakni Ujian Nasional (UN). Masalah UN sangat menghabiskan energi. Kami akan melakukan transformasi dalam bidang tersebut," jelas dia.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang para kepala daerah yang komitmen untuk meningkatkan mutu guru dan pendidikan. "Kami butuh mitra untuk melakukan menyelesaikan persoalan ini. Jadi harus bermitra dengan daerah,"cetus dia.

Dia menyebut ada sekitar 107 kabupaten/kota yang pemimpinnya mempunyai komitmen tinggi dalam persoalan itu. "Kita harus melihat pendidikan sebagai sebuah gerakan. Pola pikirnya harus diubah, oleh karena itu kerja sama dengan pihak ketiga sangat dibutuhkan," tukas dia.

Tak hanya soal kompetensi guru yang kurang memadai, pemerintah juga kekurangan guru. Kepala Seksi Penyusunan Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikdas Kemdikbud, Tagor Alamsyah Harahap, mengaku kekurangan persediaan guru karena banyaknya guru yang pensiun pada tahun ini. "Tahun ini, sebanyak 26.000 guru di Tanah Air akan pensiun. Sampai saat ini, belum ada persiapan, siapa yang akan menggantikan," ujar Tagor.

Menurutnya, guru yang pensiun tersebut merupakan guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Guru yang akan pensiun itu, kata dia, merupakan lulusan dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada masa itu. Sedangkan provinsi yang paling banyak guru pensiunnya adalah Jawa Barat (Jawa Barat).

Sementara, saat ini jumlah guru yang telah ikut Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) baru 10.000 orang. "Persediaan guru lulusan PPG terbatas. Masih banyak yang harus dilakukan untuk mengejar kekurangan guru tersebut," urainya.

Salah satu upaya yang dilakukan, jelas Tagor, adalah mendorong guru-guru yang belum ikut untuk segera mengikuti PPG. Saat ini, tak hanya lulusan lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) yang bisa ikut program PPG, namun juga non LPTK yang ditunjuk. "Kalau guru ingin mengikuti PPG sendiri, dipersilahkan,"cetusnya.