Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Rektor Universitas Paramadina

Guru Besar FEB Universitas Indonesia

Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 hanya sebesar 4,71 % dan jauh dari harapan semula. Sampai pada Juni 2015, bulan terakhir kuartal II-2015, konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi juga masih belum meningkat seperti yang kita harapkan. Sementara belanja pemerintah untuk infrastruktur juga masih belum optimal. Harapan kita memang pada kuartal III dan IV-2015 untuk dapat tumbuh tinggi. Mendorong pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi adalah tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini.

Secara teoritis untuk bias tumbuh membutuhkan modal dan kapital. Bagi pemerintah persoalan menjadi lebih kompleks ketika pendapatan utama Negara dari sektor perpajakan jauh dari optimisme di awal tahun. Menurut Dirjen Pajak, realisasi penerimaan pajak sampai Kamis (25/06) baru mencapai 34% dari total penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp. 1.294,2 triliun. Masih rendahnya realisasi penerimaan dari sektor perpajakan memberikan tekanan baru di saat pemerintah berusaha untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

Pemerintah sebenarnya ingin menjadikan pembangunan infrastruktur untuk mengompensasi pelemahan daya beli dan konsumsi domestik. Namun melihat realisasi penerimaan pajak yang masih rendah dan risiko tidak terpenuhinya target pajak sampai akhir tahun membuat pertanyaan sumber dana pembangunan infrastruktur. Sementara di sisi lain, belanja rutin dan pegawai merupakan pembiayaan yang harus dikeluarkan.

Dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah bisa bermuara pada tiga hal. Pertama, melakukan penghematan dan pemotongan belanja pemerintah kemudian dialokasikan ke pembangunan infrastruktur. Kedua, memperbesar pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Ketiga, mengajak sektor BUMN dan swasta untuk berpartisipasi lebih besar lagi dalam pembangunan infrastruktur.

Khusus terkait dengan rencana pinjaman luar negeri, menurut Bappenas yang tertuang dalam Blue Book atau rencana pinjaman luar negeri 2015-2019, pemerintah akan mencari sumber pinjaman luar negeri sebesar US$ 34 miliar atau tidak kurang dari Rp 422 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Di tengah semakin besarnya risiko tidak tercapainya penerimaan dari sektor perpajakan maka besar kemungkinan realisasi pinjaman luar negeri akan lebih besar dari prakiraan awal. Hal ini dengan asumsi pemerintah akan terus berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 7% pada 2017.

Hal penting yang perlu diperhatikan selain ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah stabilitas makro ekonomi yang lain terkait dengan nilai tukar mata uang kita. Tekanan terhadap nilai mata uang rupiah masih akan terus berlanjut akibat sebelum atau pasca keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Selain itu juga, ketidakpastian perekonomian global pada 2016-2019 yang berdampak pada perekonomian nasional juga perlu diperhitungkan dalam merealisasikan pinjaman luar negeri.