Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Banyak pihak sekarang mempertanyakan bagaimana konsep ekonomi Indonesia menghadapi perlambatan ekonomi global belakangan ini. Pasalnya, hingga kini belum ada resep jitu dari pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Yang pasti data resmi Gaikindo mengungkapkan, penjualan mobil dan sepeda motor turun pada kuartal I-2015. Begitu juga penjualan semen juga turun. Perkembangan usaha ritel juga melemah pada periode yang sama.

Selain itu, sejumlah pabrik di Bekasi maupun Tangerang sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya. Bisnis properti juga mulai melesu Ini pertanda sinyal jumlah pengangguran di negeri semakin meningkat. Bahkan organisasi pangan dunia (FAO) mengungkapkan, bahwa 19,4 juta penduduk Indonesia menderita kelaparan setiap hari. Semuanya ini menunjukkan kondisi daya beli sebagian masyarakat kita semakin menurun.

Di sisi perbankan, pertumbuhan kredit memperlihatkan perlambatan di bawah 15%, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi hingga 7% lebih dalam semester I-2015, serta angka indeks harga gabungan saham (IHSG) kini berkutat di level sekitar 5.000 akibat adanya penarikan dana asing hingga Rp 180 triliun selama tahun ini.  

Tidak heran jika Ketua Lembaga Survei Populi Center Nico Harjanto menilai pemerintah saat ini miskin konsep. Pemerintah tampak bingung, mau dibawa ke mana perekonomian Indonesia ke depan.

"Kita jadinya nggak ngerti mau dibawa ekonomi, apakah mau fokus ke investment, government spending, atau lainnya. Mana yang mau digenjot?," ujarnya dalam diskusi publik, di Jakarta, Sabtu, (20/6). Dia menduga ada manipulasi seolah-olah permasalahan ekonomi sudah beres.

Setiap kebijakan kementerian juga terlihat kurang koheren, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda diantara kita. "Yang pegang komando siapa? Desainnya seperti apa? Mau investasi atau apa? Padahal, konsep ekonomi yang penting perlu koordinasi dan teamwork yang bagus.

Boleh jadi pemerintah salah membaca dinamika perekonomian dan masyarakat saat ini. Karena di pemerintahan juga terjadi ketidaksinkronan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan APBN-P 2015 yaitu sebesar 5,6%

Coba kita lihat sisi belanja pemerintah yang pertumbuhannya merosot tajam. Dan itu sudah terjadi sejak 2014 yang mana pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya 1,98%. Pada triwulan I-2015 masih tetap rendah sebesar 2,21%. “Jadi, yang bikin lesu adalah pemerintah sendiri,” ujar pengamat ekonomi UI Faisal Basri di Jakarta, belum lama ini.

Akibat belanja pemerintah seret, honor jutaan pegawai negeri tertahan. Honor sertifikasi guru dan dosen sampai Mei 2015 belum dibayar. Juga honor lainnya. Jelas saja konsumsi turun atau setidaknya tertunda. Padahal, ketimbang membebaskan PPn-BM barang konsumsi mewah, lebih baik pemerintah mempercepat pembayaran yang menjadi hak pegawai negeri dan pegawai honorer. Mereka sudah bertahan hidup pas-pasan.

Selain faktor  ekonomi global yang melambat, sumber masalah internal tampaknya berada di  pemerintah sendiri. Selain lambat merealisasikan belanja negara, kepercayaan terhadap pemerintah juga merosot. Pasalnya, masyarakat mencari selamat sendiri, berjaga-jaga dengan mengurangi belanja dan meningkatkan tabungan, dan juga menyimpan US$ lebih banyak untuk motif berjaga-jaga menghadapi krisis yang tak terduga datangnya. Ini PR pemerintah yang harus diselesaikan dengan cepat.