NERACA

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pengentasan 5.000 daerah tertinggal dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi dan menjadikan 2.000 desa mandiri pada 2019. "Untuk mendorong keterkaitan desa-kota, maka pengembangan ekonomi kawasan perdesaan harus dilakukan," ujar Marwan Jafar di Jakarta, Rabu (10/6).

Kawasan perdesaan sendiri diartikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Secara lebih detail, Marwan menjelaskan, pengembangan ekonomi kawasan perdesaan akan dilakukan dengan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta membangun destinasi pariwisata.

Selanjutnya, akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal atau pun wilayah harus terus ditingkatkan. "Selain itu, akan dikembangkan juga kerja sama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintah-swasta, termasuk kerja sama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali," tambah Marwan.

Langkah lainnya adalah dengan membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi. Kementerian Desa juga akan mendorong pembangunan sarana bisnis atau pun pusat bisnis di perdesaan. "Keterkaitan antara desa dan kota juga dilakukan dengan mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain," tutur Marwan.

Kementerian Desa juga fokus menjalankan strategi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus penataan ruang kawasan perdesaan. "Indikasi ketiga untuk melihat apakah desa sudah menjadi desa mandiri adalah dengan memastikan bahwa desa itu sudah masuk jenis desa swasembada, yakni desa mandiri yang memiliki ketahanan pangan, dan mampu bertahan dari goncangan ekonomi, sekaligus mampu mendukung perekonomian kawasan lainnya," kata Marwan.

Marwan juga pernah meminta agar para kades untuk mempersiapkan perencanaan program yang tepat sasaran, terukur dan implementatif terkait pembangunan desa mandiri. ‎"Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan pembangunan desa mandiri yang kita cita-citakan dapat tercapai," jelas Marwan.

Pihaknya saat ini akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait revisi PP 60/2014 tentang Dana Desa yang dijabarkan dalam Permenkeu tentang Pengelolaan Dana Desa. Koordinasi itu kata dia, diperlukan untuk mempercepat road map dalam menetapkan penyaluran dana desa secara bertahap selama periode 2015-2019. Road map itu juga akan disertai dengan proses persiapan peningkatan kapasitas aparatur desa. "Karena, penyaluran dana desa memerlukan kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat dalam pemanfaatan dana tersebut," ungkapnya. 

Selain itu, lanjut Marwan, road map Dana Desa juga akan menjabarkan kesiapan aparatur dan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana. "Kita juga perlu melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam pengelolaan dana desa dan termasuk kelanjutan pengelolaan aset desa," bebernya.