NERACA

Jakarta – Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014 dilaporkan telah mengalami penurunan kualitas.  Dari hasil pemeriksaan 87 entitas pelaporan, BPK mendapat kesimpulan bahwa kualitas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Karenanya, BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada pemerintah pusat

Tak hanya itu saja, BPS juga memberikan status disclaimer(tidak memberikan pendapat/TMP) kepada tujuh kementerian dan lembaga. Hal itu diungkap BPK saat memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan tujuh kementerian atau lembaga yang laporan keuangan tahun 2014 mendapat opini disclaimer dari BPK. "(Ketujuh kementerian/lembaga) Perlu disebutkan yang mendapat opinin tidak memberikan pendapat artinya disclaimer. Biar tahu semua," kata Jokowi seperti dilansir laman Antara, akhir pekan kemarin.

Presiden menyebutkan ketujuh kementerian atau lembaga tersebut, yakni Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI dan Ombudsman RI. "Saya tadi hanya membacakan hasil, bukan memberi opini. Yang memberi opini BPK," katanya.

Presiden juga mengatakan bahwa BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. Jokowi mengungkapkan opini yang didapat ini sama dengan LKPP 2013, namun secara pelaporan transparansi keuangan mengalami penurunan. "Hal ini terlihat dari hasil jumlah 87 etintas kementerian/ lembaga memperoleh wajar tanpa pengecualian menurun dari 65 menjadi 62," kata Presiden.

Sedangkan yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), lanjut Presiden, sebanyak 18 kementerian atau lembaga. Dengan hasil ini, Presiden meminta kepada semua kementerian dan lembaga bahwa hasil laporan BPK ini sebagai momentum untuk berbenah dan memperbaiki. "Sejak dilantik menjadi Presiden pada Oktober bersama Pak Wapres (Jusuf Kalla), saya melihat yang menjadi temuan BPK menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara," kata Presiden.

Jokowi meminta kementerian dan lembaga itu untuk segera berbenah diri dan memperbaiki akuntabilitas anggaran. "Saya melihat pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah bersama untuk tingkatkan akuntabilitas keuangan negara," ujarnya.

Jokowi juga meminta kepada kementerian dan lembaga untuk meningkatkan pengawasan internal. Menurut dia, pengawasan internal di setiap kementerian bisa meminimalisasi penyimpangan penggunaan anggaran. "Saya berharap laporan BPK ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Perbaikan sistem akuntabilitas. Perbaiki tata kelola keuangan yang transparan dan tanggung jawab uang rakyat yang sebaik-baiknya," kata Jokowi

Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan ada empat permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP 2014 sehingga mendapatkan opini WDP. Keempat temuan tersebut adalah pencatatan mutasi aset kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) senlai Rp2,78 triliun tidak dapat dijelaskan, permasalahan utang kepada pihak ketiga di tiga kementerian/lembaga tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memandai, permasalah transaksi dan atau saldo yang membentuk SAL senilai Rp5,14 triliun sehingga penyajian laporan tidak akurat dan pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum.

Maka dari itu, Harry Azhar meminta pemerintah memperhatikan keempat temuan tersebut dan mengambil langkah perbaikan agar tidak menjadi temuan berulang.