NERACA

Jakarta – Sistem keamanan dengan jaringan khusus dinilai mampu menghemat anggaran Kementerian Lembaga (KL). Hal itu seperti dikatakan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Rabu (3/6). Menurut dia, saat ini banyak kementerian yang mempunyai jaringan khusus yang dikelola secara mandiri sehingga pengelolaannya pun berbeda-beda.

Apabila disatukan, kata Sofyan, maka itu akan membentuk satu jaringan khusus yang cukup besar. Sementara itu, sisa jaringan yang tak digunakan bisa disewakan kepada mereka yang membutuhkan. "Dari segi ekonomi kalau kita punya jaringan khusus, itu kan gunakan frekuensi khusus yang bisa kita gunakan dari beberapa jaringan, itu disatukan. Maka sisanya ini bisa kita jual untuk komersial," ujarnya, di Jakarta, Rabu (3/6).

Sofyan menjelaskan, wacana untuk menyatukan jaringan yang ada di pemerintah menjadi sebuah security line sudah ada sejak dirinya masih berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Itu waktu saya di Kominfo dulu kita sudah mewacanakan untuk menjadikan jaringan secure line, yang dikelola dan digunakan oleh pemerintah saja. Kalau cuma satu line yang kita kelola itu relatif lebih mudah dijamin dari berbagai upaya. Jadi, semua penjabat pemerintah bisa gunakan itu," jelas dia.

Sofyan menilai, meskipun setiap kementerian saat ini memiliki anggaran untuk menjamin keamanan, tapi tingkat layanannya terbilang rendah. "Dari segi anggaran kementerian punya anggaran sendiri untuk ini. Tetapi tingkat relability-nya, tingkat service-nya, level of service yang terbatas," pungkasnya.

Disisi lain, Pemerintah telah membentuk Badan Cyber Nasional. Badan ini dibentuk untuk menghadapi ancaman cyber warfare. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdjianto menjelaskan Indonesia sebetulnya memiliki beberapa lembaga cyber di beberapa institusi. Keberadannya tak terintegritas. Belum ada satu lembaga yang memiliki fungsi koordinasi.

"Bagaimana lembaga cyber itu nanti bisa dikoordinir atau dibina secara nasional, agar ada satu kesatuan komando di dalam menjaga ketahanan negara terhadap serangan cyber dalam bentuk Badan Cyber Nasional," tutur Tedjo.

Tedjo menguraikan, Badan Cyber Nasional nantinya akan sama dengan badan-badan lain yang berkedudukan di bawah Presiden. "Ya, iya semacam badan-badan lain, seperti Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanganan Teroris dan lain-lain. Dan garis koordinasinya langsung berada di bawah Presiden," ungkapnya.

Tedjo juga mencontohkan, Badan Cyber akan bertugas untuk menangani masalah-masalah khusus di bidang keamanan informasi. "Karena kalau menyerang bank misalnya, ini bisa menyedot tabungan seseorang contohnya. Kalau diganggu di udara akan menganggu juga sistem penerbangan kita," paparnya.

Tedjo juga menegaskan Presiden Jokowi sangat mendukung terbentuknya Badan Cyber Nasional. "Saat ke Blitar, Pak Jokowi sudah menanyakan soal Kepres untuk Badan Cyber Nasional ini. Jadi beliau manaruh perhatian soal ancaman cyber ini," tutup Tedjo.