Jepang Danai Proyek MPA Rp350 T

NERACA

Jakarta - Proyek kerjasama pemerintah Jepang dan Indonesia dalam bidang infrastruktur Metropolitan Priority Area (MPA) menelan investasi hingga Rp 350 triliun. Namun angka tersebut baru sebatas perkiraan. "MPA harus rampung dulu, harus detil bahkan kalau sudah mengarah ke tender baru bisa sebut angkanya. Tapi diperkirakan totalnya itu 2-3 triliun yen," kata Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang Yukio Edano kepada wartawan di Jakarta,22/9

Namun Edano mengakui total investasi untuk proyek tersebut belum bisa dipastikan. Namun, diperkirakan akan mencapai 2-3 triliun yen atau setara dengan Rp 235-350 triliun (1 yen = Rp 117,4). Proyek MPA sebenarnya telah disepakati sejak tahun lalu di Bali. Adapun proyek-proyek yang masuk di dalamnya adalah transportasi, pengembangan bandar udara internasional, pengembangan pelabuhan internasional, pengolahan air bersih, dan pengolahan sampah.

Lebih jauh Edano menilai imbas jangka panjang dari proyek ini adalah mampu mengundang investasi berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah Jepang berharap agar pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan yang kerap menganggu iklim investasi seperti sistem perpajakan, pembebasan lahan, serta peraturan daerah dan peraturan pusat yang kerap bentrok.

Ditempat terpisah, anggota Komisi V DPR Chairul Anwar menyayangkan minimnya anggaran keselamatan transportasi di Kementerian Perhubungan, padahal pemerintah harus bertanggung jawab atas jaminan keselamatan masyarakat. "Kami sayangkan Kementerian Perhubungan tak memberikan perhatian terhadap keselamatan transportasi ini karena anggaran yang diajukan untuk keselamatan transportasi ternyata sangat minim," ujar Chairul di Jakarta, Kamis.

Menurut Chairul, indikasinya dapat terlihat dari minimnya alokasi anggaran 2012 yang diperuntukkan untuk program keselamatan transportasi di beberapa Dirjen di Kementerian Perhubungan. Contohnya, Ditjen Perhubungan Darat pada anggaran 2012 hanya menganggarakan Rp72,9 miliar dari Rp2,937 triliun anggaran Ditjen Hubdar untuk managemen keselamatan transportasi. "Belum lagi ada ditjen yang tidak menganggarakan untuk keselamatan transportasi seperti Ditjen Perhubungan Laut, padahal akhir-akhir ini masih sering terjadi kecelakaan pelayaran," ujarnya

Politisi PKS ini menegaskan keselamatan transportasi harusnya menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan karena sudah menjadi Rencana Strategis untuk Tahun 2010-2014.

Disamping itu, lanjutnya, menurut data yang dikeluarkan kepolisian, kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa pada 2010. Itu artinya setiap satu jam sekitar 3-4 orang meninggal akibat kecalakaan lalu lintas jalan. "Jika dihitung kerugian akibar kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1 persen dari total PDB Indonesia, belum lagi data dari ADB mengungkapkan kinerja penyelenggaraan keselamatan jalan Indonesia berada di urutan 9 dari 10 negara di Asia Tenggara," imbuhnya. *cahyo

BERITA TERKAIT

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

Danai Infrastruktur Jangka Panjang - OJK Dorong Pemda Manfaatkan Pasar Modal

NERACA Jakarta – Perkenalkan instrumen pasar modal yang dinilai layak untuk mendanai infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah…

Kemenperin Siap Pasok SDM RI Penuhi Kebutuhan Industri Jepang

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dari Indonesia untuk bekerja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…