Menyimak data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 hanya mencapai 4,7%, sepintas memang memprihatinkan diantara negara Asia lainnya. Dari sisi pertumbuhan sektoral, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 5,7%; diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran 8,3%; serta sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan 6,8%.

Sebaliknya untuk sektor industri pengolahan tumbuh 5,56%, meningkat dari 2014 yang tumbuh 4,5%. Hal yang sama juga terjadi di sektor pertanian, yang pertumbuhannya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Artinya, pola pertumbuhan sektoral melanjutkan tradisi beberapa tahun terakhir yang didominasi sektor non-tradable.

Meski pertumbuhan ekonomi ini relatif tinggi, banyak pihak yang belum puas karena sebenarnya  peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terbentang luas. Namun, akibat kegagalan pemerintah membangun infrastruktur, kelambanan perizinan, dan kerumitan pembebasan lahan membuat kegiatan ekonomi tidak bisa digenjot secara cepat.

Masalahnya, penurunan kontribusi terhadap PDB tidak selaras dengan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Dalam situasi di mana masalah pengangguran menjadi isu pembangunan saat ini, penurunan donasi sektor industri pengolahan dan pertanian terhadap PDB merupakan berita buruk karena kedua sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. 

Sektor non-tradable yang tumbuh tinggi, ternyata hanya menampung sedikit tenaga kerja sehingga mereka yang terlibat di dalamnya menikmati pendapatan yang tinggi. Hal yang berbeda terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian (tradable) yang tumbuh rendah, namun penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Konsekuensinya, mereka yang terlibat di kedua sektor itu hanya menerima pendapatan yang rendah. 

Tidak hanya itu. Produk domestik bruto (PDB) juga meningkat menjadi Rp10.427 triliun. Jika dibagi dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa, pendapatan per kapita penduduk Indonesia 2014 mencapai rata-rata US$3.700 atau setara Rp 41 juta per tahun. Ini merupakan peningkatan 18% dari 2010 US$3.010 atau setara Rp 27,6 juta.

Kenaikan pendapatan per kapita yang terus berlangsung dari tahun ke tahun tampaknya tidak banyak berarti karena yang menikmati kenaikan rasio itu hanya sebagian kecil masyarakat. Sementara itu, ketimpangan daerah/regional juga masih cukup besar. Data BPS mengungkapkan,  Jawa menyumbang 57,6%, Sumatera 23,5%, Kalimantan 9,6%, Sulawesi 4,6%, dan wilayah lain kurang dari 5%.  

Dari data demografis tersebut, kita melihat ada ketimpangan, selain jumlah penduduk sebagian besar berdiam di Jawa dan Sumatera. Namun, dari sisi keadilan/ketahanan wilayah, data itu menimbulkan masalah pelik dari sisi politik. Kondisi ini pada akhirnya lebih banyak memunculkan rasa cemas ketimbang kegembiraan dalam meneropong masa depan di negeri ini.  

Bagaimanapun, pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan bila sebagian besar masyarakat turut serta dalam rangkaian “gerbong” pembangunan. Sebaliknya, bila sebagian besar masyarakat terjerumus dalam masalah ekonomi, berpotensi memunculkan social distrust kepada pemerintah. 

Kondisi tersebut pada gilirannya akan meruntuhkan kredibilitas pemerintah dan mengganggu kegiatan ekonomi, yang sebagian sudah dapat dirasakan sekarang. Munculnya kasus Mesuji, pertambangan di NTB, pemogokan buruh, dan peristiwa lainnya umumnya bersumber dari ketimpangan kesejahteraan ekonomi rakyat di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi saat ini.