NERACA

Jayapura - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dana pembangunan infrastruktur Provinsi Papua memerlukan dana mencapai Rp6 triliun pada tahun ini. "Total yang diberikan ke Papua sebesar Rp6 triliun," kata Presiden saat peletakan batu pertama dimulainya pembangunan jembatan layang Hamadi-Holtekamp di Jayapura, Sabtu, akhir pekan kemarin.

Presiden Jokowi menguraikan bahwa dana tersebut untuk jembatan dan jalan Rp4,7 triliun, untuk pengairan irigasi Rp600 miliar, untuk sanitasi dan air minum Rp400 miliar dan untuk perumahan Rp300 miliar. Terkait pembangunan Jembatan layang Hamadi-Holtekamp, Presiden mengungkapkan dana yang dibutuhkan senilai Rp1,5 triliun. "Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat Rp900 miliar, jadi pemerintah provinsi dan Kota Jayapura Rp600 miliar.

Presiden mengatakan bahwa dana infrastriktur untuk Papua nilainya tidak sedikit. "Ini belum termasuk dana pembangunan fasilitas PON dan pembangunan pasar," kata Presiden. Pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 senilai Rp10 triliun.

Presiden juga menargetkan pembangunan jalan trans-Papua sepanjang 3.985 kilometer maksimal akan selesai 2019. Presiden Jokowi berharap percepatan pembangunan infrastruktur ini akan berimbas pada pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di seluruh Papua.

Sedangkan untuk kereta api dan tol laut, Jokowi menargetkan bisa dimulai pengerjaannya paling lambat bulan Agustus atau September tahun ini. Menurutnya saat ini pemerintah sedang menunggu proses telaah.  Jokowi mengatakan pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur supaya bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi di seluruh Papua.  "Maksimal 2019 harus semuanya tersambung, kerja siang malam. Karena banyak yang belum tembus, belum tersambungkan," ucap Jokowi. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua. Hal tersebut dilakukan karena melihat kondisi Papua yang terisolir dan memprihatinkan sehingga harga kebutuhan menjadi sangat mahal.

"Setelah menyaksikan langsung di lapangan, kondisinya terisolasi dan kompleks dengan medan yang begitu berat. Tantangannya berat. Selama ini, untuk mencapai satu desa dengan lainnya harus menggunakan transportasi udara. Hal ini menyebabkan harga barang dan logistik sangat mahal," ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan bahwa harga barang di Papua sangat mahal akibat lokasinya yang terisolasi dan sulit terjangkau. Seperti beras bulog harganya bisa Rp600 ribu per kilogram, BBM premium Rp60 ribu per liter dan harga semen Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per sak.

Untuk itu, selain akan mempercepat pembangunan jalan dan jembatan, Menteri Basuki juga mengatakan bahwa Papua membutuhkan pengembangan perumahan dan kawasan industri untuk kesejahteraan rakyat Papua. "Kita bangun apa yang diperlukan rakyat Papua. Yang jelas, bagian-bagian yang terkait dengan Pekerjaan Umum atau ke-PU-an, akan kami dukung sepenuhnya," jelasnya.