NERACA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memastikan implementasi dari berbagai program pembangunan Kabinet Kerja berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 akan mulai berjalan sejak bulan Mei ini. “Mei ini sudah jalan semua,” kata Jusuf Kalla seusai mengikuti Pembukaan 2015 IIF Asia Financial Summit di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut Wapres, telatnya implementasi beragam program pemerintahan Jokowi-JK karena ada permasalahan antara lain di perencanaan dan persiapan administrasi yang telat. Namun, menurut dia, setelah pelaksanaan program berjalan mulai bulan Mei ini maka dapat dipastikan sektor perindustrian juga akan berjalan dan demikian pula dengan tingkat konsumsi masyarakat di Tanah Air.

Ia juga mengaku optimistis bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2015 ini dapat mencapai 5,7 persen, meski BPS mencatat ada perlambatan ekonomi pada kuartal-I 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mengenai persoalan perlambatan ekonomi, Wapres juga menyatakan bahwa hal tersebut bukan hanya masalah Indonesia semata tetapi merupakan permasalahan global yang menimpa banyak negara termasuk negara yang memiliki tingkat pertumbuhan kuat selama ini seperti Tiongkok. "Ini kan masalah dunia," katanya.

Kalla juga menyatakan bahwa untuk kebijakan moneter saat ini sudah semakin longgar dan diperkirakan tingkat suku bunga pelan-pelan juga bakal turun. "Sebenarnya sudah agak longgar dibandingkan dengan tahun lalu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan penyerapan anggaran tahun 2015 akan meningkat pesat pada Juni-Juli sejalan dengan pelaksanaan berbagai program yang ditetapkan. “Pertengahan April ini baru mulai ada penyerapan karena pertengahan Januari kan APBNP 2015 digedok," kata Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

Presiden menyebutkan setelah APNBP 2015 disetujui DPR ada proses administrasi dan lelang sehingga realisasi belanja modal baru terealisasi mulai pertengahan bulan April, serta memperkirakan penyerapan anggaran akan semakin meningkat pesat pada Juni hingga Juli.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihaknya membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggarannya.

"Pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) merupakan upaya bersama bagaimana mendorong percepatan sekaligus kualitas penyerapan anggaran pada kementerian atau lembaga," katanya. Ia menambahkan tim tersebut akan diketuai oleh dirinya sendiri dengan wakil ketuanya adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama anggota dari lintas kementerian.