NERACA

Jakarta -  Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan partisipasi pihak swasta penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan. "Kami menyadari partisipasi sektor swasta merupakan komponen penting untuk memenuhi pembiayaan pembangunan," katanya, di  Jakarta, Rabu (29/4).

Untuk itu, lanjutnya dia, pemerintah berupaya untuk mengembangkan paket kebijakan untuk meningkatkan kemitraan antara sektor publik dan swasta. "Saat ini, berbagai insentif fiskal disiapkan untuk mendukung investasi swasta dalam kegiatan ekonomi strategis, terutama investasi dengan manfaat perlindungan lingkungan," ujarnya.

Bambang juga mengatakan pihaknya secara aktif membangun lingkungan yang mendukung, termasuk kerangka kelembagaan dan hukum untuk memfasilitasi pengembangan mekanisme kemitraan swasta publik.

Selanjutnya, pemerintah juga bekerja sama dengan mitra pembangunan internasional untuk mengembangkan mekanisme keuangan yang inovatif seperti dana kontingensi pembagian risiko yang akan memungkinkan untuk memanfaatkan perbankan konvensional atau pembiayaan sektor swasta.

Untuk itu, Bambang mengatakan pertemuan konsultasi Asia-Pasifik itu dapat berperan penting untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan upaya konkret terbaik sekaligus untuk membangun kemitraan pembangunan di tingkat kawasan Asia dan Pasifik.

"Saya sungguh-sungguh berharap bahwa konsultasi tingkat tinggi ini akan menghasilkan rekomendasi yang nyata dan dapat ditindaklanjuti untuk lebih meningkatkan kemampuan keuangan regional untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan sumber pembiayaan tambahan inovatif dan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga berharap ada hasil konkrit dari pertemuan itu untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang diperlukan untuk lebih menggabungkan sektor swasta, lembaga keuangan dan pasar modal dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Sebelumnya, pengamat Indef, Ahmad Heri Firdaus, mengatakan minimnya penerimaan pajak tidak akan terlalu mengganggu pembangunan infrastruktur. Karena pemerintah bisa bekerjasama dengan BUMN maupun swasta dalam pembiayaan pembangunan.

Ahmad menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembiayaan infrastruktur dari APBN hanya mengambil porsi sekitar 20 persen dari total kebutuhan yang mencapai Rp5.000 triliun. Sisanya didanai dari pembiayaan swasta, BUMN, BUMD, atau kerja sama pemerintah swasta. 

"Jadi saya rasa rendahnya penerimaan pajak tidak akan terlalu mempengaruhi pembangunan infrastruktur. Asalkan skema kerja sama dengan BUMM maupun swasta bisa berjalan secara optimal," ujar dia. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur.

Hal ini penting guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat hingga saat ini, proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai pemerintah masih dalam proses tender. Ahmad menyayangkan lambannya proses tender pembangunan infrastruktur. "Seharusnya proses tender sudah selesai di kuartal pertama. Sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dieksekusi mulai bulan ini," pungkasnya. [agus]