Modernisasi Alutsista Jangan Perbesar Defisit APBN

NERACA

Jakarta---Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan modernisasi alutsista jangan memberatkan bebab APBN. Intinya, jangan sampai anggaran itu membuat deficit APBN makin besar. "Prinsipnya pinjaman jangan memberatkan kita, jadi tadi dibahas walau kami departemen teknis, kami juga memberikan usulan pemikiran bahwa bagaimana cita-cita dari tim ekonomi kita tercapai yaitu nanti ada struktur budjet di 2014 atau paling sedikit defisit itu tidak terjadi atau balance budjet," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (19/9/2011).

Menurut Purnomo, dari anggaran sebesar Rp99 triliun hingga tahun 2014, ada dana dari analisis pinjaman luar negeri (APLN) sebesar Rp66,5 triliun. "Tidak semuanya Rp66,5 triliun itu terpakai semua, kan sekarang sudah maju anggaran tahun 2012, 2013, 2014. Kira-kira efektif terpakai kurang dari itu," ungkapnya.

Lebih jauh kata mantan Menteri ESDM ini, baik Bappenas dan Kemenkeu sudah melakukan kalkulasi. "Itu sudah dihitung oleh Bappenas dan menkeu bilang sekitar USD4 miliar. Jadi pembelajaan kita akan berkurang sekitar USD4,4 miliar. Tentu dari USD4,4 miliar ini kita berharap bisa menanfaatkan dana dalam negeri atau dari SUN. Walau kami bukan masuk tim ekonomi tentu berharap tidak membebani APBN," terangnya.

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bapenas Armida Alisjahbana menambahkan, pihaknya akan segera merekomendasikan list yang sudah dihasilkan oleh pemerintah kepada menkeu. "Mengenai pendanaan dan sumbernya pendaan katakanlah komersial kredit dan sumber pendanaan lain itu kewenangan Menkeu. jadi yang penting list alustsitas yang kurang lebih fix di sidang kabinet selanjutnya kewenangan menkeu, Kemudian menkeu menetapkan APP (alokasi pinjaman pemerintah)," ujarnya

Menurut Guru Besar FE Unpad ini, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp99 triliun untuk anggaran alutsista hingga tahun 2014 mendatang. "Jadi Rp99 triliun khusus untuk alutsista terdiri dari Rp32,5 triliun untuk namanya harwat (pemeliharaan dan perawatan) dan sisanya Rp66,5 triliun untuk belanja modal," tandasnya

Daftar lengkap dari prioritasnya, kata dia, ada di Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. "Yang Rp66,5 triliun melalui rapat sebanyak tiga kali yang dipimpin presiden dan satu kali wapres sudah diperoleh list-nya. Ada lengkap di menhan, sampai 2014. Ada beberapa target yang harus rampung, apakah dari segi pengadaan pesawat kemudian atau untuk mendukung TNI AL. Itu sudah disusun dalam list," beber dia.

Dana itu, nantinya akan dikucurkan secara bertahap sesuai dengan RAPBN dan APBN tiap tahunnya. "Penetapan sekarang, sehingga tiap tahun dialokasikan melalui mekanisme RAPBN dan APBN. Nah itu akan dimulai tentu maulai tahun ini 2011, 2012 sampai 2014," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

KONDISI 2018 LEBIH BURUK DIBANDINGKAN SURPLUS 2017 - BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Defisit US$8,57 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami defisit hingga US$8,57 miliar sepanjang Januari-Desember 2018. Angka defisit ini…

Isu Hukum dan HAM Jangan Hanya Jadi Dagangan

Oleh: Dyah Dwi Astuti Ada kekhawatiran bahwa debat pertama capres-cawapres tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan berlangsung normatif karena…

Jadi Entrepreneur Jangan Mudah Menyerah

Jadi Entrepreneur Jangan Mudah Menyerah NERACA Jakarta - Staf khusus Menkop dan UKM Hermawan Kartajaya menegaskan menjadi entrepreneur atau wirausahawan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…