Kebijakan Ekonomi "Asal-Asalan"

Kamis, 09/04/2015

Oleh Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Judul opini ini mudah-mudahan salah, namun sebagai pemerhati tentu mempunyai sudut pandang sendiri dalam melihat fenomena ekonomi yang berkembang di negeri ini. Pertama, diperoleh kesan bahwa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pemadam kebakaran,dalam pengertian hanya diniatkan untuk mengatasi persoalan sesaat seperti halnya ketika 8 paket kebijakan ekonomi diluncurkan beberapa bulan yang lalu.

Nyatanya hingga kini stabilitas nilai tukar belum menampakkan hasilnya. Masalah-masalah dihilir yang banyak disentuh melalui kebijakan pemerintah karena ada keinginan agar secara instan dapat segera mengatasi problem ekonomi. Padahal masalah ekonomi yang kita hadapi sifatnya fondamental,yakni rendahnya efisiensi ekonomi dan produktivitas. Fenomena ini terjadi dihampir seluruh proses rantai nilai ekonomi dari hulu sampai hilir.

Kedua, tekad pemerintah untuk menyelamatkan posisi neraca transaksi berjalan patut kita dukung. Tetapi ketika sistem ekonomi nasional masih belum mampu bekerja dengan efisien dan produktifitasnya rendah, ancaman terjadinya defisit transaksi berjalan bisa datang setiap saat. Untuk menghasilkan sebuah keadaan yang menyebabkan terjadi surplus dalam neraca transaksi berjalan tidak bisa disentuh dengan kebijakan ekonomi yang bersifat instan.

Surplus neraca transaksi berjalan hanya bisa disentuh dengan menjalankan kebijakan/progam penyesuaian struktural di semua lini proses rantai nilai ekonomi dari sisi produksi dan distribusi, dari sisi onfarm dan off farm kalau kita berbicara akan membenahi sektor pertanian dalam arti yang seluas-luasnya. Rantai nilai sistem ekonomi nasional saat ini tidak dapat memutar roda perekonomian dengan lancar karena banyak sumbatan disana-sini terjadi, baik bersifat teknis maupun administratif.

Pemerintah gampang "puas diri" ketika tatanan regulasi telah banyak dihasilkan, diasumsikan bahwa sistem ekonomi akan dapat bekerja sesuai kaidah-kaidah ekonomi atau hukum pasar. Padahal dalam tatanan regulasi yang dibuat banyak "jebakan" yang justru menghambat berputarnya roda perekonomian. Dunia bisnis banyak menyampaikan penilaiannya bahwa sekarang ini menjalankan bisnis di Indonesia tidak semakin mudah, tapi semakin tambah rumit karena masing-masing kantor pemerintah di pusat/daerah banyak mengeluarkan ketentuan teknis/administratif karena perintah undang-undang.

Bukan hanya di masalah perijinan saja,tetapi juga menyangkut aspek yang lain. Yang bisa mengatasi problem seperti itu kasusnya adalah dengan menjalankan progam penyesuaian struktural. Atau kalau dimasa lalu kita kenal dengan melaksanakan progam deregulasi dan debirokratisasi di semua sektor ekonomi. Zaman sekarang kita kenal dengan istilah reformasi ekonomi dan reformasi birokrasi.

Ketiga, progam nawacita di bidang ekonomi yang sangat ambisius sasaran dan targetnya akan menjadi layu sebelum berkembang karena sentuhan kebijakan ekonominya tidak secara fondamental kuat untuk menjadi energi positif melakukan perubahan besar dalam struktur perekonomian nasional karena konstruksi kebijakannya tidak didesain secara khusus dan menyeluruh.