Administrasi Publik Mengecewakan

Ada dua hal yang benar-benar mengecewakan publik, khususnya terkait dengan keputusan pemerintah yang tidak konsisten sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pertama, pembatalan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden menganggap Perpres itu tidak tepat diberlakukan saat ini.

"Di sela-sela tadi, Presiden juga menyampaikan dan memerintahkan kepada kami, Seskab dan Mensesneg, untuk bukan hanya me-review, melainkan juga mencabut perpres tambahan dana uang muka mobil pejabatuntuk pembelian perorangan itu," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (6/4).

Pratikno mengatakan, setelah perintah Presiden Jokowi itu, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk mencabut perpres uang muka tambahan pembelian mobil itu. Presiden menganggap tidak ada masalah secara substansial pada perpres itu karena pemberian bantuan uang muka mobil sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Namun, momentum penerbitan perpres itu dianggap tidak tepat.

Namun yang menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa bisa terjadi ketidaksinkronan para pembantu presiden di lingkungan Istana maupun instansi terkait, dimana saat Perpres itu dibuat sejak konsep hingga ditandatangani presiden akhirnya menjadi mubazir? Bahkan Jokowi sendiri mengaku tidak membaca secara teliti Perpres yang akhirnya menimbulkan polemik di kalangan pejabat tinggi negara. Ini sebuah kecerobohan dalam pengelolaan administrasi publik di lingkungan Istana Kepresidenan.

Kedua, munculnya Peraturan Menteri ESDM No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen ESDM No 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN, Minggu (5/4), mengenai penyesuaian tarif yang akan dilaksanakan setiap bulan dengan mengacu pada tiga indikator pasar yaitu kurs rupiah terhadap dollar AS, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan inflasi. Kebijakan baru ini akan berlaku bagi tarif listrik rumah tangga 1300 VA dan 2200 VA mulai 1 Mei 2015. Kebijakan ini tentu sangat memberatkan kalangan pelanggan PLN kalangan menengah ke bawah, yang saat ini sudah harus lebih dulu menanggung beban kenaikan BBM, ongkos transportasi massal (KA Ekonomi) dan kenaikan harga barang-barang lainnya.

Padahal sebulan sebelumnya, Dirut PLN Sofyan Basir menegaskan di hadapan pers, bahwa tarif listrik pelanggan 1300 VA dan 2200 VA tidak akan dinaikkan hingga akhir 2015. Jelas, keluarnya Permen ESDM No. 9/2015 menggugurkan pernyataan Dirut PLN sebelumnya. Masyarakat kini menjadi bimbang atas pernyataan “resmi” kedua petinggi negara tersebut. Apakah Dirut PLN sudah tidak dipercaya lagi pernyataannya di kemudian hari?

Menurut teori administrasi organisasi sering dikatakan “tidak peduli misalnya 'kepribadian' merasa atau berpikir, untuk permainan bahasa organisasi yang menentukan nilai yang tepat untuk sosial atau keputusan kolektif yang dibuat dalam namanya”. Tujuan organisasi akhirnya dikombinasikan dengan prosedur yang rasional untuk pencapaian tujuan tersebut sehingga membuat kehidupan organisasi beranalogi dengan catur. Dalam permainan tidak ada gerakan 'benar' atau 'salah', hanya keberhasilan, kurang lebih diberikan sistem seperangkat aturan yang tidak dapat dengan sendirinya ditantang.

Para anggota biasa menjadi pembantu logis, terasing atau dimanipulasi. Bahkan anggota yang luar biasa, seperti administrator, bukan seorang penulis tindakannya, tetapi agen, orang yang melakukan hal-hal atas nama orang lain. Organisasi membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan. Akhirnya anggota yang biasa membantu secara logis (benar) terasingkan dan dimanipulasi, bahkan administrator pun tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Apakah ini yang sedang terjadi dalam turbulensi di lingkaran Istana Negara?

BERITA TERKAIT

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

Badung Miliki 84 Aplikasi Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memiliki 84 aplikasi pelayanan publik yang digadang-gadang mampu bersaing dengan 100 kabupaten/kota di Tanah Air, sehingga…

Registrasi SIM Card Jamin Keamanan Digital Publik

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Per 31 Oktober 2017, para pengguna kartu…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

BUMN Tersandera Proyek

Menurut analisis makro ekonomi yang dilakukan LPEM FEB-UI bertema Indonesia Economic Outlook 2018 yang diuraikan mengenai keberhasilan proyek infrastruktur. Bahkan…

Dilema Bank Lokal

Tantangan perbankan sebagai motor pembangunan melalui penyaluran kredit saat ini semakin kompleks. Hingga Oktober 2017, kredit perbankan nasional hanya tumbuh…

Ketimpangan Kaya-Miskin

Menyimak rilis Majalah Forbes pada akhir November 2017, terungkap kekayaan 50 orang terkaya Indonesia tahun 2017 mencapai US$ 126 miliar,…