Indonesia Harus Lepas dari Ketergantungan Asing

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi Muhammad Dawam Rahardjo berpendapat konsep kemandirian ekonomi yang dilontarkan Presiden Joko Widodo dapat dimulai dari kemandirian pasar domestik. "Hingga saat ini pengandalan pasar domestik terutama pada produksi bahan kebutuhan pokok dan energi masih impor. Nah, untuk mencapai kemandirian ekonomi kita harus melepaskan dari ketergantungan asing," kata dia, dalam Seminar "Sinergi Fiskal dan Moneter di Era Jokowinomics", di Jakarta, Senin (30/3).

Menurut Dawam, perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan sektor riil melalui kebijakan fiskal dan penyediaan pinjaman investasi melalui kebijakan moneter di bawah Bank Indonesia dan industri keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus dapat menciptakan keseimbangan internal antara arus barang dan uang.

Namun, hal itu tidak dapat dilakukan sendiri karena pengendalian arus barang berada di bawah pemerintah melalui kementerian sehingga harus dilakukan kebijakan yang sinergis. Dawam juga melihat, program kemandirian ekonomi saat ini bertumpu pada kebijakan fiskal, baik pembiayaan proyek pembangunan maupun permodalam melalui anggaran modal, hal tersebut disebabkan sumber permodalan swasta domestik lemah.

"Akibatnya, dalam pengembangan industri keuangan dan perbankan serta pengembangan proyek skala besar pemerintahan Jokowi-JK masih mengharapkan dan mengundang modal asing," tambahnya.

Untuk meningkatkan kemandirian dari bawah, Dawan mengatakan, politik pemerintah seharusnya adalah kebijakan proteksi atau perlindungan, misalnya dengan mencegah bidang yang bisa dilakukan secara mandiri dan rawa terhadap penguasaan modal asing, misalnya produksi pangan, energi alternatif dan pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah juga harus menetapkan skala prioritas dalam orientasi pembangunan, untuk memilih instrumen fiskal dan moneter yang sesuai secara sinergis," tukas Dawam. Menurut dia, Indonesia harus melepaskan diri dari tiga ketergantungan asing, yaitu ketergantungan modal, teknologi dan pasar agar mencapai kemandirian ekonomi. [agus]

BERITA TERKAIT

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Ikhtiar Melihat Indonesia-Tiongkok Secara Benar

Oleh: Edy M Yakub Melihat dan mendengar adalah dua kata yang berbeda dan perbedaan keduanya juga mengandung makna yang sangat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…