Indonesia Butuh Rp55,44 Triliun - Bangun 13 Kawasan Industri

NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp55,44 triliun untuk kebutuhan penanganan infrastruktur di 13 kawasan industri. Infrastruktur tersebut terdiri dari sektor bandara, jalan, kereta api, ketenagalistrikan, pelabuhan dan sumber daya air."Kebutuhan untuk 13 kawasan industri butuh Rp55,4 triliun. Itu untuk membangun infrastruktur penunjang kawasan industri," kata Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono di Jakarta, Kamis (26/3).

Setidaknya, lanjut dia, anggaran tersebut diperuntukkan bagi sektor bandara membutuhkan biaya Rp8,20 triliun, jalan Rp8,079 triliun, kereta api Rp10,08 triliun, ketenagalistrikan Rp10,47 triliun, pelabuhan Rp17,66 triliun dan sumber daya air Rp939 miliar. SementaraKepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menuturkan bahwa pemerintah mencanangkan untuk membangun 15 kawasan industri di Indonesia di mana 13 diantaranya berada luar Jawa dan dua kawasan lainnya berada di Pulau Jawa.

Menteri Perindustrian, Saleh Husin berharap pemerintah dan pihak swasta dapat mendukung program pembangunan 13 kawasan industri di luar Pulau Jawa.Jika dukungan dari pihak swasta sudah ada, maka tinggal bersinergi dengan tiga kementerian di Indonesia yaitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan.

"Saya berharap pihak swasta dapat berinvestasi di pembangunan 13 kawasan Industri ini, dan jika semua sudah sepakat maka tinggal bersinergi dengan Kementerian ESDM, Pertanian, dan Kehutanan Republik Indonesia," ujar Saleh.Mengingat, tujuan dibangunnya 13 kawasan industri di luar Pulau Jawa adalah untuk menjadikan produk lokal unggul dibanding produk asing. Jadi Indonesia dapat memiliki industri atau pabrik makanan maupun hasil alam lainnya dengan diproduksi sendiri.

Rencana sambung Saleh, program pembangunan kawasan industri ini dilakukan selama 5-7 tahun ke depan. Namun nampaknya rencana tersebut akan terhambat karena kurangnya biaya. Padahal anggarannya diklaim tidak terlalu besar. Karena Kemenperin ingin memfasilitasinya. Anggaran lebih diutamakan pada insfrastruktur.

Pada tahun ini menitikberatkan untuk membangun kawasan industri. Sehingga perlu ada anggaran tambahan nanti di APBN-P."Untuk Kemenperin sendiri anggarannya tidak terlalu besar. Kita hanya ingin memfasilitasi. Anggaran tambahan itu untuk semua termasuk industri manufaktur. Anggaran yang kami ajukan itu akhirnya sudah disepakati Kementerian Keuangan, sehingga pembangunan 13 kawasan industri di luar Pulau Jawa bisa berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Perlu diketahui pembangunan kawasan industri yakni di Bintuni, Papua Barat. Bitung, Sulawesi Utara; Palu, Sulawesi Tengah; dan Morowali, Sulawesi Tengah. Selain itu, ada kawasan industri Konawe, Sulawesi Tenggara; Buli, Maluku Utara; Bantaeng, Sulawesi Selatan; Batulicin, Kalimantan Selatan; serta Ketapang, Kalimantan Barat. Kawasan industri Landak, Kalimantan Barat; Kuala Tanjung, Sumatera Utara; Sei Mangkei, Sumatera Utara; dan Tanggamus, Lampung. Sedangkan untuk kawasan industri di Jawa adalah kawasan industri Gresik di Jawa Timur, dan kawasan industri Cayung, Demak, Jawa Tengah. [agus]

Related posts